WahanaNews.co | Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan 'baperan' jika hanya me-reshuffle menteri dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva yoga Mauladi menyatakan Presiden Jokowi memiliki hak penuh untuk mengganti menterinya.
"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detail yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan, dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," kata Viva dikonfirmasi, Jumat (6/1/2023).
Baca Juga:
Bakal ada Reshuffle, Jokowi Disarankan Angkat Relawan jadi Menteri
Menurut Viva pergantian menteri sah-sah saja lantaran Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif. Ia kemudian mengungkit menteri dari PAN Asman Abnur yang putuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada 2029 karena tak sejalan dengan koalisi pemerintah.
"Contohnya PAN. Sewaktu Asman Abnur yang kader PAN sebagai Menteri PAN-RB mengundurkan diri dari kabinet, karena menjelang Pemilu 2019 PAN berbeda sikap politik dengan partai koalisi pemerintah dalam hal pasangan calon di pilpres," tutur Viva.
"Pak Asman mundur dari menteri. Bukan soal kinerja, tetapi soal etika dan fatsun politik. Karena dari sisi kinerja, Pak Asman dinilai sangat baik dalam merealisasikan program reformasi birokrasi," sambungnya.
Baca Juga:
Demokrat Beberkan 3 Poin dari Pertemuan SBY-Jokowi di Istana Bogor
Viva mengatakan setiap periode pemerintahan tentunya memiliki dinamika yang berbeda. Ia memastikan PAN akan mendukung setiap kebijakan pemerintah Jokowi.
"Meskipun begitu, setiap fase pemerintahan tentu mengalami pernak-pernik dan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, PAN tetap akan menghormati dan mendukung setiap kebijakan presiden Jokowi dalam meningkatkan kinerja pemerintah," katanya.
Hensat sebelumnya menyampaikan analisisnya soal wacana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan menggeser pos menteri-menteri NasDem. Hensat menilai Presiden Jokowi akan dikesankan publik 'baperan' jika benar langkah tersebut dilakukan.
"Reshuffle, bila terjadi, menjadi penilaian tersendiri bagi publik di jelang masa akhirnya sebagai Presiden RI. Bila hanya NasDem (1 atau 2 atau semua) yang kena reshuffle maka ada 3 opsi kemungkinan penilaian publik," ujar Hensat mengawali analisisnya, Kamis (5/1).
Hensat mengatakan penilaian publik terhadap Jokowi akan tak bagus jika me-reshuffle menteri-menteri NasDem dekat-dekat ini. Sebabnya, persepsi publik akan lekat dengan suka atau tidaknya Jokowi ke menterinya, bukan berdasarkan kinerja.
"Presiden Jokowi dinilai baperan karena melakukan reshuffle mengikuti perasaan suka atau tidak suka bukan kinerja, sebab yang mengangkat menteri ya Presiden," katanya.[rna]
