WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menjelang ulang tahun ke-17 Kongres Advokat Indonesia (KAI), semangat untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan kembali digaungkan.
Dalam suasana pelantikan pengurus baru, Presiden KAI Nasrullah Nawawi melontarkan gagasan besar: menjadikan Adnan Buyung Nasution sebagai pahlawan nasional di bidang hukum.
Baca Juga:
Kemen UMKM Teken MoU dengan KAI di Bidang Pendampingan Hukum
“Tahun ini kita sedang menginisiasi kepada pemerintah agar ada pahlawan nasional di bidang keadilan dan penegakan hukum. Salah satunya Bang Adnan Buyung Nasution,” ujar Nasrullah usai melantik pengurus KAI DPD DKI Jakarta periode 2025–2030 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Jumat (30/5/2025).
Menurut Nasrullah, Indonesia sudah memiliki tokoh-tokoh hukum sejak masa awal berdiri, seperti Muhammad Yamin dan Supomo.
Namun, kata dia, pengakuan negara terhadap para tokoh hukum yang berkiprah setelah kemerdekaan masih minim.
Baca Juga:
Lindungi 60 Juta Pelaku Usaha, Kemen UMKM-Kongres Advokat Indonesia Jalin Kerja Sama Hukum Strategis
“Tadinya sejak Indonesia berdiri hingga sebelum kemerdekaan kan cuma M. Yamin dan Supomo. Itu sudah selesai pada zaman waktu Indonesia berdiri,” ungkapnya.
Ia menilai masih banyak tokoh yang layak diberi gelar pahlawan nasional namun belum mendapat pengakuan formal.
Di antaranya, Yap Thiam Hien, Artidjo Alkostar, dan Hoegeng Iman Santoso. Nama terakhir bahkan disebut sebagai legenda kepolisian karena integritas dan keberaniannya.
“Juga ada Adnan Buyung Nasution yang fenomenal, memiliki integritas kuat di tengah kuatnya tekanan Orde Baru pada saat itu,” lanjut Nasrullah.
Ia menekankan bahwa mereka bukanlah tokoh fiktif, melainkan pribadi-pribadi nyata yang memberikan kontribusi luar biasa bagi penegakan hukum di republik ini.
“Mereka-mereka ini bukan tokoh khayal lho. Mereka ini tokoh-tokoh yang pernah ada di republik ini. Meski mereka ini mendapat penghargaan Bintang Mahaputera dari pemerintah, tapi faktanya hingga saat ini, mereka belum pernah diformalkan dan diakui negara menjadi pahlawan nasional,” tegasnya.
Guna mendorong pengakuan formal dari negara, KAI telah menjalin komunikasi dengan keluarga para tokoh tersebut serta menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan organisasi advokat.
“Kita sudah berhubungan dan kontak dengan pihak keluarga. Juga mengajak beberapa kampus dan organisasi advokat untuk duduk bersama memunculkan ide pemersatu bangsa. Kita berhenti dulu bicara tentang banyaknya organisasi advokat. Kita bicara persamaan dulu. Kalau ngomong perbedaan nggak akan selesai,” jelas Nasrullah.
Dalam rangka menyambut HUT KAI ke-17, sejumlah kegiatan telah dirancang, mulai dari seminar hingga diskusi kelompok terfokus bersama para pemangku kepentingan untuk membahas tokoh-tokoh hukum yang berperan penting dalam sejarah bangsa.
Nasrullah juga menyinggung pentingnya peran advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum.
Ia merasa selama ini advokat kerap menjadi pihak yang pertama dituduh ketika terjadi suap terhadap hakim, padahal masalah tersebut lebih kompleks.
“Selama ini kan advokat selalu tertuduh yang pertama ketika ada penyogokan pada hakim. Tapi sebetulnya kalau dilihat kan itu kompleks, bisa juga dari kredibilitas dan integritas hakim, sistem pengadilan yang tidak baik, dan lain-lain. Tapi kita tidak masuk ke perdebatan itu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan integritas advokat adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya sekadar memperbanyak organisasi, tapi juga memperkuat kapasitas profesional.
"Kita selalu bicara banyaknya organisasi advokat, tapi kita lupa bahwa peningkatan kualitas itu adalah tanggung jawab," katanya.
Untuk menjadi advokat profesional, lanjutnya, ada tiga hal mendasar yang perlu terus ditingkatkan.
“Kita butuh upgrade skill, upgrade knowledge, dan upgrade kode etik karena tiga hal itu saja sebetulnya menunjukkan bahwa kita advokat profesional,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, selain melantik pengurus KAI DPD DKI Jakarta periode 2025–2030, Nasrullah juga mengukuhkan 20 advokat yang telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
Ketua baru KAI DPD DKI Jakarta, Tuti Susilawati, turut melantik pengurus KAI DPC Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.
Tuti terpilih menggantikan Antoni yang kini menjabat Sekjen DPP KAI mendampingi Nasrullah Nawawi, dalam Musyawarah Daerah (Musda) II KAI DKI Jakarta yang digelar di Hotel Acacia Jakarta pada 21 Februari lalu.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
