WahanaNews.co, Jakarta - Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menilai keputusan Kaesang Pangarep untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah bagian dari hak demokrasi.
Ganjar Pranowo tak mempermasalahkan anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta siapa pun, untuk menggunakan hak demokrasi mereka sesuai dengan keputusan yang mereka pilih.
Baca Juga:
Status Fasilitas Jet Pribadi Kaesang KPK Tak Bisa Putuskan, Ini Alasannya
"Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi, jadi boleh lah," kata Ganjar saat lari pagi di Jakarta, Minggu (24/9/2023) dikutip tayangan Kompas TV.
"Silakan, siapa pun," imbuhnya, saat bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan rombongan.
Sebelumnya, Kaesang Pangarep secara resmi bergabung sebagai kader PSI.
Baca Juga:
Kaesang Datangi KPK, Sebut Karena Inisiatif Pribadi
Kaesang menerima kartu tanda anggota (KTA) PSI dengan nomor keanggotaan S317420230151515.
Seremoni penyerahan KTA dilakukan di kediaman Kaesang di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada hari Sabtu (23/9).
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa hubungan persahabatan antara PSI dan Kaesang sudah berlangsung cukup lama.
"Kami sangat menghargai keputusan Mas Kaesang untuk bergabung dan berjuang bersama rekan-rekan kami di PSI. Hari ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi kami, karena kami dapat menyambut Mas Kaesang sebagai anggota baru," ujar Grace.
Namun, politisi dari PDIP, Deddy Yevri Sitorus, berpendapat bahwa Kaesang memiliki ketenaran sebagai anak dari seorang presiden, sehingga mungkin kurang sesuai jika ia hanya menjadi anggota biasa dalam partai tersebut.
"Kalau saya jujur aja, kalau Kaesang di PSI hanya jadi anggota, se-gede anak presiden, kurang pantas lah," kata Deddy menegaskan.
Menurutnya, Kaesang berpotensi menempari posisi sebagai Dewan Pembina PSI atau Sekretaris Dewan Pembina.
"Minimal Dewan Pembina lah, biar cepat belajar, Sekretaris Dewan Pembina dong. Ketua Umum mah di PSI kapan aja bisa diganti, nggak urus, minimal Dewan Pembina," ungkapnya, melansir Antara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
