WahanaNews.co, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa partainya telah memberikan batasan tegas kepada setiap kader untuk selalu taat pada konstitusi.
Djarot menegaskan apabila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika, dan modal, maka dia secara otomatis bukan lagi bagian dari keluarga besar partainya. Sebab, menurutnya, kader yang bersangkutan dinilai bukan hanya melanggar AD/ART partai, namun juga melanggar konstitusi.
Baca Juga:
Sebut Pemilu 2024 Paling Buruk, PDIP Rekomendasikan Sistem Pemilu Ditinjau Ulang
"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP," ucap Djarot di sela-sela gelaran Rakernas V partainya, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus merespons alasan PDIP untuk kali pertama tak mengundang Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming di Rakernas kali ini.
Djarot menyebut Rakernas sebagai agenda internal partai. Namun begitu, mereka tetap mengundang sejumlah menteri yang dinilai selama ini dekat dengan PDIP.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Beraktivitas di Istana Yogyakarta Saat Pembukaan Rakernas V PDIP
Belum diketahui menteri-menteri yang bakal hadir dalam acara. Rencananya, pembukaan baru akan dimulai pukul 14.00 WIB dan dibuka dengan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Oleh sebab itu yang diundang adalah internal partai. Yang diundang adalah sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat," katanya.
Ketidakhadiran presiden di Rakernas PDIP kali ini dengan demikian menjadi kali pertama dalam sepuluh terakhir. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memberi sinyal pihaknya tak mengundang Presiden sebagai bentuk kekecewaan atas pelaksanaan Pemilu dan Pilpres lalu.