"Sebagai data pembanding, merujuk pada laporan terbaru dari The Economist Intelligence Unit yang dipublikasikan pada awal Februari 2022, indeks demokrasi Indonesia pada t2021 menempati urutan ke 52 dari 167 negara, dengan nilai 6,71 (pada skala 0 sampai 10)," kata mantan Ketua Komisi III DPR ini.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, mencermati data tersebut, di satu sisi bangsa Indonesia patut berbangga bahwa capaian indeks demokrasi 2021 meningkat jika dibanding capaian tahun 2020.
Baca Juga:
MPR RI Bakal Kaji Ulang Pasal TAP MPR Terkait Soeharto dan Gus Dur
Indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 64 dunia dengan nilai indeks sebesar 6,30, skor terendah sejak 2006 ketika The Economist Intelligence Unit mulai menyusun indeks demokrasi.
Di sisi lain, peningkatan indeks tersebut belum mampu mengeluarkan posisi Indonesia dari kategori demokrasi tidak sempurna, atau demokrasi 'cacat'.
Menyikapi berbagai data mengenai indeks demokrasi di atas, semua pihak perlu mawas diri dan. Dalam kehidupan berdemokrasi, harus diakui implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia adalah proses yang sedang berjalan, serta dalam taraf pengembangan dan penguatan.
Baca Juga:
Bamsoet: Kabinet Zaken Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi Global
Fenomena naik turunnya besaran indeks demokrasi menunjukkan kehidupan berdemokrasi saat ini, belum berada pada level kemapanan yang ideal, dan sedang berproses menuju kematangan demokrasi.
“Namun kita tidak boleh berkecil hati, karena berdemokrasi adalah sebuah proses yang dinamis, dan selalu ada ruang dan peluang untuk memperbaikinya," terang Bamsoet Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, jangan sampai implementasi demokrasi menghadirkan 'residu' dan 'sisi gelap', di mana nilai-nilai demokrasi dimanifestasikan dalam bentuk opresi kuasa absolut mayoritas terhadap minoritas.
