WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tak akan mengabulkan permintaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang saat ini menyandera pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37).
KKB pimpinan Egianus Kogoya itu dilaporkan minta ganti uang dan senjata sebagai syarat pembebasan Philips.
Baca Juga:
Selandia Baru Keluarkan Pernyataan Resmi Setelah KKB Bunuh Pilot dan Hancurkan Helikopter
“Tidak mungkin, masak barter senjata kepada (dengan) pemberontak?” ucap Mahfud, melansir Kompas.com, Kamis (2/3/2023).
Menurutnya, pemerintah dan aparat saat ini sedang mengatur taktik dan strategi agar bisa membebaskan Philips.
“Tetapi tidak mungkin kita ngasih, satu kemerdekaan. Kedua, ngasih senjata dan sebagainya kepada penjahat itu,” kata Mahfud.
Baca Juga:
Kekejaman KKB: Helikopter Dibakar di Mimika, Pilot Selandia Baru Tewas
Operasi pencarian terhadap Philips masih berlanjut hingga memasuki hari ke-22 pada Rabu (1/3/2023) hari ini.
Adapun Philips, yang merupakan warga negara Selandia Baru, membawa lima penumpang dengan pesawat nomor registrasi PK-BVY dan mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).
Akan tetapi, sesaat setelah mendarat, pesawat itu dibakar KKB pimpinan Egianus Kogoya. Pilot dan lima penumpang sempat disebut melarikan diri ke arah berbeda.
Kini, lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP) telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara Philips masih dibawa KKB.
Dalam video yang disebar KKB di media sosial, mereka awalnya meminta Indonesia mengakui Papua Merdeka.
"Kami bawa pilot ini karena Indonesia tidak pernah mengakui Papua Merdeka, jadi kami tangkap pilot. Karena semua negara harus buka mata soal Papua Merdeka," kata salah satu orang dari KKB tersebut dalam tayangan video, melansir Kompas.com.
“Ya, pernah dia menyampaikan tuntutan untuk bisa mengganti senjata dan uang," ujar Mathius di Mimika, beberapa waktu lalu.
Permintaan Egianus tersebut, kata Fakhiri, sulit untuk dipenuhi, terutama terkait senjata api dan amunisi. Tuntutan tidak mungkin disetujui karena justru akan memperburuk situasi. [tum/eta]
