WahanaNews.co, Jakarta - Herzaky Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa Nasdem dan koalisi baru mereka bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya tidak lagi menggunakan istilah "koalisi perubahan".
Alasannya adalah karena upaya untuk mendorong perubahan pertama kali bukan berasal dari Nasdem, melainkan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga:
Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Petinggi Demokrat
"Koalisi perubahan itu bukan Surya Paloh, bukan Nasdem, yang menggaungkan perubahan itu Mas AHY bertahun-tahun," ucap Herzaky, mengutip acara Gaspol Kompas.com, Senin (4/9/2023).
"Kita cari teman sejalan ketemu yang namanya Nasdem dan PKS lalu mencari capres dan punya kesepakatan piagam kerja sama perubahan," sambung dia.
Oleh karena itu, Herzaky mengharapkan bahwa dalam koalisi terbaru antara Nasdem dan PKB yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka dapat menciptakan nama baru untuk koalisi tersebut.
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
Partai Demokrat menolak untuk dikatakan keluar dari koalisi, sebab yang memulai pembentukan koalisi baru adalah Nasdem dan PKB.
"Ada orang yang tidak komitmen, mengapa masih bawa nama perubahan, buat nama baru lah. entah koalisi apa," katanya.
"Kita tidak hengkang tidak keluar, mereka yang buat koalisi baru," sambung Herzaky.
Herzaky juga berpendapat bahwa masyarakat telah cerdas dalam memberikan penilaian terhadap makna perubahan yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat.
Dia menyatakan bahwa saat ini, Anies yang telah berkolaborasi dengan partai pendukung pemerintah mungkin tidak memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Saat ini, Anies mendapat dukungan dari Nasdem dan PKB, kedua partai tersebut merupakan bagian dari koalisi dalam kabinet Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut Herzaky, situasi ini mengakibatkan kritik-kritik yang berasal dari pendukung Anies terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadi terbatas karena Anies memilih cawapres dari partai yang terlibat dalam koalisi pemerintah.
"Masyarakat ini kan pintar, sudah tau banget lah. jadi kalau teman-teman wah ini alternatif pemerintah? Kita tertawa. Jadi pendukung Anies juga sekarang enggak bisa mengkritik pak Jokowi. Cak Imin masa enggak menghormati cawapres," ucapnya.
"Tapi silakan beliau-beliau lah, karena bukan mitra koalisi lagi," ujar dia.
Sebagai informasi, Demokrat resmi memberikan pernyataan keluar dari koalisi pengusung Anies sejak Jumat (1/9/2023) lalu melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sedangkan Anies dan Cak Imin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September, kemarin.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
