WahanaNews.co | Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menggelar pertemuan koordinatif terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dari pertemuan tersebut, Kominfo akan memberikan dukungan infrastruktur dari hulu hingga hilir teknologi informasi dan komunikasi.
Baca Juga:
Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Abdul Faris Umlati, ARUS Terus Melaju
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan, dukungan infrastruktur itu seperti pusat data teknologi informasi dan komunikasi.
Misalnya membantu menjaga dan merawat alat peraga kampanye (APK) yang ada di KPU dan menjaga terhadap serangan-serangan siber koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Juga untuk memberikan kapasitas yang cukup bagi kebutuhan pusat data dan pelaksanaan aplikasi-aplikasi sehingga bisa dilakukan secara efisien dan bermanfaat," kata Johnny di Kominfo, Rabu (6/7).
Baca Juga:
Debat Terakhir Pilgub Sultra 2024 Fokus pada Isu Lingkungan
Johnny mengungkapkan sudah ada koordinasi lintas kementerian lembaga untuk membentuk tim respons bernama Computer Security Incident Response Team (CSIRT) terkait serangan siber.
"Tim ini akan merespons semua serangan siber, tapi terhadap penyerang, unethical hackers, kami beri imbauan tak ada gunanya itu," ungkap Johnny.
Selain itu, Johnny menyebut, pihaknya juga akan membantu penguatan jaringan internet ke agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu serentak 2024 lebih cepat. Penguatan jaringan internet diperlukan karena ada penambahan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah.
"Karena ada penambahan dan sebarannya semakin luas tentu ini berhubungan juga dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Nanti kita akan lakukan koordinasi bagaimana layanannya optimal dan maksimal bisa diberikan, sehingga KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar," ujar dia.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, bantuan penguatan jaringan internet agar hasil pemilu semakin transparan. Serta semua masyarakat bisa mengakses informasi seputar pemilu di tingkat TPS tersebut.
"Bahasa awamnya, sinyal," ujar Hasyim.
Menurut Hasyim, hal itu diperlukan sebab KPU saat ini telah menjalankan berbagai aplikasi pemilu. Contohnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
"Karena salah satu misi KPU yaitu memberikan pelayanan kepemiluan dengan teknologi informasi," kata dia.
Perihal soal serangan siber, Hasyim menyerahkan seluruh urusan tersebut kepada Kominfo untuk menangkal masalah tersebut.
"Karena membuat disinformasi, masyarakat jadi bingung, sesungguhnya informasi yang benar yang mana," tandasnya. [rin]
