WAHANANEWS.CO, Jakarta - Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan potensi ancaman yang kian nyata, wacana tentang penguatan pertahanan nasional terus menjadi sorotan.
Salah satu gagasan yang kembali mencuat adalah kemungkinan diterapkannya program wajib militer di Indonesia.
Baca Juga:
Demi Jaga Kedaulatan Bangsa, Alutsista Terbaik Siaga di Natuna
Meskipun belum menjadi kebijakan resmi, ide ini mulai mendapat ruang dalam diskusi-diskusi strategis di tingkat kementerian.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa program wajib militer sebenarnya memungkinkan untuk diimplementasikan di Indonesia.
Namun, Frega menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk dapat direalisasikan.
Baca Juga:
Tanamkan Cinta Tanah Air, Dandim 0203/Langkat Edukasi Wawasan Kebangsaan
“Kalau nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer, tetapi tentunya ini butuh biaya yang banyak,” ujar Frega dalam sebuah webinar yang dipantau dari Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Pernyataan itu disampaikan Frega sebagai tanggapan atas pertanyaan peserta webinar mengenai keterlibatan warga negara Indonesia apabila terjadi situasi perang.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa bila wajib militer benar-benar dapat diterapkan di masa depan, hal itu tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk militerisasi warga sipil.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kan amanah konstitusi, pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara,” tegas Frega sambil merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Meskipun konsep wajib militer masih sebatas wacana, Frega menambahkan bahwa saat ini Indonesia telah menjalankan program bersifat sukarela melalui dua jalur, yakni Komponen Cadangan (Komcad) dan program Bela Negara.
Program tersebut menjadi sarana pelibatan masyarakat sipil dalam sistem pertahanan secara terbatas.
“Saat ini dengan keterbatasan anggaran yang kami punya, kami baru mencetak beberapa ribu, dan tentunya melalui seleksi. Mereka pun juga sewaktu-waktu ada kondisi darurat siap untuk dimobilisasi,” jelasnya.
Frega juga menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, prioritas utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) tetap berada di tangan komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
