“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” ujar Maruli.
Di samping itu, Maruli menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai kewenangan legalitas pertambangan.
Baca Juga:
ISF 2024 Dihadiri Para Pemimpin Dunia, PLN Jaga Pasokan Listriknya
Meskipun begitu, ia mengundang semua pihak untuk melaporkan jika ada indikasi prajurit yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Maruli menegaskan bahwa prajurit yang terbukti mendukung tambang ilegal akan dikenakan sanksi, sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.
Pada debat keempat yang diadakan oleh KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1/2024), Mahfud MD mengungkapkan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidaklah mudah karena banyak pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Baca Juga:
Kriyanusa 2024 di JCC, Ada Mitra Binaan PLN dan UMKM dari Berbagai Daerah
“Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” ungkap Mahfud.
[Redaksi: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
