WahanaNews.co | Tensi panas sejumlah politikus lintas partai politik tampak ditunjukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Sumedang.
Dimana kursi pimpinan organisasi politik yang didominasi oleh perempuan tersebut banyak dibidik oleh sejumlah partai. Akan tetapi, Muscab KPPI Sumedang yang dilaksanakan pada 24 Januari 2023 kemarin, dinilai penuh dengan drama.
Baca Juga:
Peduli dan Inklusif, Brigjen Mustikaningrat Hadirkan Harapan Baru bagi Sumedang
Sehingga sejumlah pihak pun menyayangkan dengan mekanisme pelaksanaan muscab yang disebut menguntungkan terhadap salah satu pihak.
Salah satu kandidat bakal calon ketua KPPI Kabupaten Sumedang asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Retno Ernawati, menyayangkan dengan proses mekanisme pelaksanaan Muscab DPC KPPI Sumedang.
Retno menilai, sidang komisi yang mengagendakan proses pemilihan berjalan dengan sangat cepat. Mulai dari verifikasi administrasi langsung dipakai untuk dasar penetapan pemenang tanpa proses musyawarah atau aklamasi, apalagi pemungutan suara.
Baca Juga:
Waspada Musim Hujan, PLN UP3 Sumedang Minta Masyarakat Bijak Gunakan Listrik
"Tanpa ada penyampaian visi misi calon. ang dipakai, dasar menetapkan pemenang hanya surat pernyataan dukungan kepada seorang bakal calon yang ditandatangan oleh utusan parpol yang punya hak suara," ujarnya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (1/2/2023).
Retno juga menerangkan, pada saat muscab tersebut setelah ada surat pernyataan dukungan dengan jumlah cukup langsung bakal calon tersebut dinyatakan menang.
Seperti diketahui, dalam KPPI tersebut terdapat 15 suara yang terdiri dari 13 suara partai politik, DPD KPPI Provinsi 1 suara dan DPC KPPI Sumedang 1 suara.
"Lalu, surat dukungan tersebut tidak ada KOP surat dari partai. Dan sebagian besar tidak ada cap partainya juga. Kalau menurut saya pribadi, surat dukungan itu baru mengesahkan seorang bakal calon menjadi calon. Bukan langsung sebagai dasar menjadi ketua terpilih," paparnya.
Selain itu, imbas dari Muscab KPPI tersebut, perwakilan dari PPP dikabarkan akan hengkang dari kepengurusan DPC KPPI Sumedang dengan kepemimpinan saat ini.
Bahkan, buntut lainnya dari ketidak puasan hasil Muscab KPPI Sumedang tersebut adalah mundurnya mantan Ketua KPPI Sumedang periode 2017-2022 Anye Widuri dari Partai Golkar.
"Saya menganggap jika muscab itu untuk mufakat. Tapi kenapa endingnya seperti ini. Kelihatannya ini ada komunikasi yang kurang transparan," kata Anye.
Anye juga mengungkapkan alasannya mundur dari Partai Golkar. Karena dirinya merasa kurang maksimal dalam mewakili Golkar dalam menjalankan KPPI.
"Di dalam KPPI itu saya sebagai utusan dari Partai. Sedangkan saya sendiri mungkin dianggap ada kekurangan sebagai ketua. Ya sudah, bentuk konsekuensinya karena mungkin saya dianggap kurang baik, jadi lebih baik saya mundur saja," tuturnya.
Sementara itu, hasil dari Muscab tersebut, Politikus Partai Golkar Sonia Sugian terpilih menjadi Ketua DPC KPPI Sumedang periode 2022-2027. [sdy]
