WahanaNews.co | Demokrasi
di Indonesia perlu didiskusikan kembali karena telah menimbulkan kesenjangan,
ketidakpercayaan, hingga pembelahan di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Jadi Alat Bantu Proses Demokrasi, Perludem: Sirekap Tak Perlu Ditutup
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
Zulkifli Hasan menyoroti praktik demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia
saat ini.
"Demokrasi harus kita diskusikan kembali, apa yang
salah? Kok, menghasilkan kesenjangan, distrust dan cebong-kampret," kata
Zulhas yang merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI) dalam dalam webinar Cides ICMI memperingati HUT ke-76 RI yang bertajuk
"Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Mewujudkan Peradaban Indonesia
Emas 2045" secara daring, Jumat (27/8).
Dia menyatakan, demokrasi dalam teorinya seharusnya
menghasilkan kesetaraan, keadilan, dan harmoni.
Baca Juga:
AS Pastikan Siap Kerja Sama dengan Presiden RI Hasil Pemilu 2024
Menurutnya, Indonesia sudah semestinya kembali pada
janji-janji kebangsaan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang
diprediksi banyak pengamat dan konsultan internasional bahwa Indonesia di 2045
akan masuk enam besar kekuatan ekonomi dunia jika memenuhi sejumlah
persyaratan.
Wakil Ketua MPR itu menuturkan, demokrasi harus diatur dalam
sebuah undang-undang yang baik demi melahirkan sistem yang baik. Menurutnya,
tanpa sistem yang baik maka demokrasi akan menjadi seperti saat ini.
"Kalau undang-undang bagus, ya demokrasinya
bagus," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulhas menyoroti pilpres yang menetapkan
ambang batas persyaratan pencalonan sebesar 20 persen. Menurutnya, syarat itu
kemudian menjadikan demokrasi transaksional 20 persen.
Ia juga menyoroti ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Menurutnya, syarat itu membuat parpol yang tidak mencapainya tidak lolos ke DPR
RI dan suara pemilih hilang begitu saja.
"[Sebesar] 4 persen bisa 6 juta, 6 juta suaranya hilang
begitu saja, karena harus ada 4 persen. Undang-undang yang buruk menghasilkan
sistem buruk, sistem buruk menghasilkan demokrasi transaksional. Demokrasi kita
enggak ada value, nilai, transaksional saja," ujar Zulhas.
"Kami sudah bekerja keras, kami kan nomor tujuh. Kalau
teman-teman dari Cides bantu kita, ngalahkan yang besar-besar bisa saja. Tapi
kami nomor tujuh, teriak sekeras apapun namanya demokrasi banyak-banyakan
[suara]," imbuhnya. [dhn]