WahanaNews.co, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, partainya belum memutuskan langkah politik, apakah akan menjadi bagian dari koalisi atau oposisi dalam pemerintahan periode 2024-2029.
Ia menjelaskan bahwa pada saat ini, fokus utama PKS adalah untuk memastikan keamanan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Baca Juga:
DJP Kalbar Fokus Maksimalkan Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
“Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau oposisi, karena perhitungan belum selesai, saksi kami di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat berhari-hari di lapangan, belum istirahat,” ucap Kholid, mengutip Kompas.com, Selasa (20/2/2024).
Bagi M Kholid, PKS saat ini berkeinginan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan integritas dan keadilan.
Sementara itu, keputusan mengenai langkah politik yang akan diambil akan dibahas dalam musyawarah majelis syuro PKS.
Baca Juga:
Wakil Baleg DPR: Periode Ini Harus Ada Pemekaran Daerah
Kholid menekankan bahwa keputusan tersebut akan diambil setelah seluruh proses perhitungan resmi Pemilu telah selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Terakhir, ia menegaskan bahwa PKS tidak ingin terburu-buru dalam menentukan sikap dan ingin menilai konstelasi politik terlebih dahulu.
"Jadi, sekali lagi, jangan buru-buru. Ojo kesusu. Perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas,” imbuh dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya siap menjadi oposisi dalam pemerintahan ke depan.
Bagi dia, tugas menjadi oposisi tak kalah terhormat karena turut meningkatkan demokrasi, seperti ketika pemerintahan Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
PKS Hargai Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengaku pihaknya menghormati langkah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam.
PKS pun enggan turut campur lebih jauh soal pertemuan itu karena saat ini ingin fokus lebih dulu mengamankan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
“Kami sedang terus pantau dan kawal suara. Saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan jujur dan adil,” ujar Kholid dihubungi awak media, Senin (19/2/2024).
“Terkait apakah (Surya) sudah ada komunikasi (dengan Ketua Umum PKS)) atau belum saya belum dapat informasinya. Kalau pun belum ada komunikasi saya kira tidak masalah. Itu hak Nasdem yang kita hargai,” papar dia.
Adapun PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiga partai politik (parpol) itu mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Di sisi lain, Kholid juga menekankan bahwa PKS belum ingin membicarakan soal posisi politiknya pada pemerintahan 2024-2029.
Pembicaraan itu, lanjut dia, baru akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan proses penghitungan suara.
“Musyawarah majelis syuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi, dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi oleh KPU,” sebut dia.
Terakhir, Kholid meminta publik tak buru-buru mendesak PKS untuk menentukan sikap. Saat ini, PKS ingin memastikan lebih dulu berapa jumlah kursi parlemen yang didapatkan.
“Jadi sekali lagi, jangan buru-buru, ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas,” imbuh dia.
Sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menjabat sebagai Ketua DPP PKB, mengungkapkan bahwa Surya tidak melakukan koordinasi dengan ketua umum partai politik dalam Koalisi Perubahan terkait pertemuan dengan Jokowi.
Sementara itu, Jokowi sendiri menganggap bahwa pertemuan dengan Surya memiliki pentingnya dalam konteks politik di Tanah Air.
Namun, Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem dalam pemerintahan periode 2024-2029.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
