Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyinggung soal kesamaan hak dalam demokrasi buntut pencopotan baliho capres-cawapres jagoannya di sejumlah daerah di Bali yang dikunjungi Presiden Jokowi baru-baru ini.
Arsjad meyakini pemerintah maupun aparat penegak hukum masih memiliki netralitas untuk memberikan hak yang sama kepada semua kontestan Pilpres 2024.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
"Masa enggak percaya. Percaya lah. Pokoknya kita gini, apapun yang ada, yang pasti kami melihat yang paling penting adalah bahwa ini kan suatu pesta demokrasi, semuanya mempunyai hak," ucap Arsjad usai rapat TPN di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.
Arsjad mengatakan pihaknya saat ini hanya ingin fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Menurut dia, Ganjar-Mahfud merupakan figur yang bisa membawa Indonesia untuk bergerak cepat.
"Kita mesti memastikan bahwa kerja cepat, gerak cepat, kalau enggak kita ketinggalan, jadi untuk itu, untuk tantangan itu kita harus pastikan," kata dia.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu sebelumnya mengaku pihaknya curiga atas aksi pencopota bendera partainya di Bali. Hasto mengingatkan masyarakat saat ini sudah mulai cerdas menangkap fenomena publik.
"Bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," kata dia.
Aksi pencabutan bendera PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud MD terjadi pada Selasa (31/10) sekitar pukul 10:20 WITA bersamaan jelang kunker Presiden Jokowi di Bali. Pencopotan baliho kemudian meluas di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Jokowi seperti Kabupaten Gianyar hingga Kota Denpasar, Bali.
