WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut adanya tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil.
Atas dasar itu, SBY menyatakan kesiapannya untuk turun gunung menghadapi Pemilu 2024.
Baca Juga:
Politisi Senior Demokrat: Arus Bawah Partai Demokrat Bergejolak!
Menanggapi pernyataan itu, Hasto mengatakan, PDIP mempersilakan SBY turun gunung.
Hasto menyindir SBY yang berulang kali turun gunung.
Hasto pun mengingatkan SBY untuk berhati-hati jika tujuannya turun gunung untuk mengganggu Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca Juga:
Prabowo Dikabarkan akan Bertemu dengan SBY dalam Waktu Dekat Ini, Bahas Apa?
"Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab, informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi, hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," kata Hasto, dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).
Hasto menekankan, PDIP menanggapi secara serius tudingan SBY yang menyiratkan pemerintahan Presiden Jokowi akan membuat Pemilu 2024 berlangsung tidak jujur dan adil.
Hasto menegaskan, kecurangan Pemilu secara masif justru terjadi pada 2009 atau era pemerintahan SBY.
"Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," tegasnya.
Bahkan, Hasto membandingkan era SBY dengan era Soeharto soal manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT.
Pada era Soeharto, kata Hasto, tidak ada manipulasi DPT, sementara era SBY manipulasi DPT bersifat masif sebagaimana terjadi di Pacitan.
"Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk," tegasnya.
Hasto juga menyebutkan, SBY menggunakan dana hasil kenaikan harga BBM untuk kepentingan elektoral.
Hal ini, kata Hasto, berdasarkan hasil penelitian, namun Hasto tidak menerangkan lebih jauh hasil penelitian tersebut.
"Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Hasto.
Sebelumnya, SBY menyatakan kesiapannya turun gunung karena adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024.
Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres.
Hal ini disampaikan SBY dalam video yang diunggah akun Tiktok @pdemokrat.sumut, sebagaimana dikutip Sabtu (17/9/2022).
Video tersebut kemungkinan besar diambil pada saat acara Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis-Jumat (15-16 September 2022).
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY menambahkan, yang disambut sorak Sorai para kader Demokrat yang hadir di acara tersebut.
Lebih lanjut, SBY mengingatkan, selama 10 tahun pemerintahannya, tidak pernah ada upaya melakukan kecurangan pada Pemilu.
Apalagi mencegah partai mengusung pasangan Capres-Cawapres di Pilpres.
"Dan ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," tegas SBY. [gun]
