WahanaNews.co | Ketua Umum Partai Demorkat, Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pidato merespons Kongres
Luar Biasa (KLB) yang menunjuk Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko, sebagai kKetua Umum.
AHY menyatakan, KLB
Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), tidak sah.
Baca Juga:
Partai Demokrat Menegaskan Penolakan Terhadap Usulan Hak Angket DPR RI
Ia menegaskan, KLB itu
tidak sesuai dengan syarat-syarat di Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.
Selain itu, AHY memastikan Moeldoko
sebagai Ketua Umum abal-abal.
Ia menyatakan akan menyeret seluruh
orang yang terlibat membuat gelaran KLB Demokrat ke ranah hukum.
Baca Juga:
Analisis Pengamat soal AHY yang Kini Sanjung Puja IKN
Demi menghindari distorsi, berikut redaksi menyajikan pidato lengkap AHY dalam merespons
KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara:
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarokatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Shaloom, Oom Swastyastu, Namo Budaya, salam kebajikan"
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan
untuk bisa bersama-sama menjelaskan duduk perkara sebenarnya terkait apa yang
terjadi terhadap Partai Demokrat hari ini.
Rekan-rekan wartawan,
insan pers yang saya cintai dan banggakan, dan tentu saya ingin menyapa seluruh
kader Partai Demokrat di mana pun berada dan juga masyarakat Indonesia di
seluruh Tanah Air.
Terima kasih atas kehadiran para wartawan sore hari ini di Kantor
DPP Partai Demokrat, Jakarta.
Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir
dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai
Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB
yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader-mantan kader,
yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal.
Saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin terlihat hanya
didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teuku Rifky Harsya, disaksikan
beberapa pengurus DPP Partai Demokrat, tapi sejatinya saya berdiri tegak di
sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Tanah Air,
mewakili 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi dari Aceh
sampai Papua, mewakili Ketua DPC di 514 kabupaten/kota.
Juga mewakili ribuan anggota Fraksi Partai Demokrat, baik di
tingkat pusat DPR RI maupun di tingkat daerah provinsi juga kabupaten dan kota.
Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan
amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah mereka
gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020.
Kongres yang sah, kongres yang demokratis, dan juga telah disahkan
negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini
setidaknya 5 hal pokok yang saya akan sampaikan.
Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini
dilakukan Kongres Luar Biasa secara ilegal, secara inskonstitusional
mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk juga
dilakukan dengan cara-cara yang buruk.
KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang
katakan abal-abal, yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional.
Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada
konstitusi Partai Demokrat yang juga disahkan pemerintah melalui Kementerian
Hukum dan HAM.
Artinya, tidak memiliki dasar hukum partai yang sah.
Sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya
konstitusi masing-masing, AD-ART
masing-masing, Partai Demokrat juga sama, punya AD-ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumut hari ini adalah
ilegal.
Setidaknya, untuk bisa diselenggarakan KLB berdasarkan AD-ART Demokrat, adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 jumlah
Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang
atau DPC.
Kedua-duanya adalah angka minimal, bisa diinisiasi dan
diselenggarakan KLB berdasarkan AD-ART kami.
Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi
Partai.
Tiga klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi para peserta KLB ilegal tersebut.
Harusnya 2/3, faktanya seluruh Ketua DPD Demokrat
tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka ada di daerah masing-masing.
Faktanya, para Ketua DPC Demokrat
juga tidak ikut KLB. Mereka setia, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang
sah. Mereka ada di daerah masing-masing pula.
Kalaupun ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC,
mengatasnamakan pemilik suara sah, tentu berita bohong.
Tentu saya harus jelaskan di sini supaya tidak simpang siur dan
pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar adanya.
Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral
menjelaskan langsung ke masyarakat Indonesia.
Bapak-ibu yang saya
banggakan, sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal di Deli
Serdang, Sumut tadi bukan pemilik suara yang sah.
Mereka kebanyakan mantan kader yang sudah dipecat, diberhentikan
secara tidak hormat.
Saya tidak perlu jelaskan satu per satu, yang tentu itu jadi
bagian kedualatan partai kami.
Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah
tidak aktif lagi, bahkan pindah partai tiba-tiba kembali pakai jaket Demokrat,
jaket biru Partai Demokrat, seolah-olah mereka kader aktif, seolah-oleg mereka
kader yang memiliki hak suara sah. Bukan. Saya bisa
pastikan itu.
Ada memang sejumlah ketua DPC terpapar gerakan pengambilalihan
kepemipinan Partai Demokrat yang sah ini, ada 34 berdasarkan laporan dari
lapangan dan berbagai sumber. Mereka juga sudah di-Plt sebelum KLB dimulai.
Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB
tersebut.
Saya sendiri tentu Sekjen mengelola
langsung, telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para
ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia.
Paling tidak sampai tadi pagi 93 persen pemilik suara sah berada
di tempat masing-masing. Artinya, mereka tidak melakukan penerbangan
atau perjalanan ke Sumatera Utara.
Fakta di lapangan, sekali lagi hanya 7 persen dan itu pun sudah
kita ganti, sudah di Plt. Kami bisa
buktikan dokumen-dokumennya.
Nah yang saya sayangkan banyak dari mereka yang tadi kita saksikan
melalui sejumlah media hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan
berupa uang posisi dan kedudukan.
Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negeri kita. Bukan
hanya kedaulatan dan kehormatan eksistensi demokrat di sini, tapi juga nasib
masa depan demokrasi negeri kita.
Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki
kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, wewenang
mengambil-alih parpol sah dan berdaulat dengan cara cara yang tidak legal tadi. Hancurlah demokrasi kita.
Artinya, kami bukan hanya
menyuarakan hak Partai Demokrat, tapi perjuangan kami tetap menjaga demokrasi
hidup dengan baik di negeri kita.
Ini tekad dan komitmen kami seluruh kader Partai Demokrat.
Saya juga ingin mengangkat fakta bahwa tadi ada orang-orang yang
telah berada di tempat lain, di partai lain, kemudian bukan anggota Demokrat
yang tidak punya KTA, terus langsung diakui jadi anggota, bahkan kemudian bisa
mencalonkan diri atau diminta Ketua Umum.
Tentu ini melecehkan administrasi aturan dan segala prinsip yang
diyakini dan digunakan untuk Demokrat selama ini demi ambisi pribadi, demi
kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana ia
lakukan.
Saya ingin sampaikan bapak-ibu sekalian
semoga fakta tadi tidak dibelok-belokkan.
KLB ini dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat
sebetulnya, tapi sudah terjadi, dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami
hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan
Partai Demokrat.
Jangan cederai akal sehat. Jangan injak-injak etika, moral dalam
politik yang berkeadaban.
Hal kedua, mengingat para pemimpin di tingkat DPD dan DPC kami
solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa atas nama DPD, DPC, saya
pastikan surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum.
Tindakan itu jelas ilegal dan tentu akan kita lakukan
langkah-langkah hukum terhadap itu.
Saya mendapat laporan, saya komunikasi langsung, menyapa langsung,
dan mendapat penjelasan langsung dalam statement, deklarasi pimpinan DPD, DPC,
pemegang suara sah, mereka setia bulat tekad untuk tunduk pada partai yang aah
sesuai dengan hasil Kongres V tahun lalu.
Hal ketiga sebenarnya mungkin tidak semua tahu, kami sudah
berupaya mencegah KLB ilegal ini.
Juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami
kirimkan kepada sejumlah pejabat negara, yaitu Menko
Polhukam, Menkumham, juga Kapolri.
Kami tentu menghormati beliau-beliau dan tentu kami anggap bahwa
beliau memiliki kewenangan dan kepentingan menjaga stabilitas politik keamanan
juga stabilitas sosial atas dasar nilai hukum dan keadilan yang berlaku di
negeri ini.
Kami tidak ingin terjadi sesuatu yang kemudian justru timbulkan
sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya kegaduhan berujung pada instabilitas
politik hukum dan keamanan.
Itulah mengapa kami dengan niat baik tulus mengirimkan pesan dan
permohonan agar apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat dapat atensi dan juga
bisa diberikan ruang yang luas pada kita semua mencari keadilan.
Hal keempat, terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama
ini selalu mengelak, kini terang-benderang.
Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPK-PD, tadi kita saksikan kita dengar bersama melakui sejumlah media,
walaupun tertutup kita bisa ikuti bahwa yang bersangkutan, KSP Moeldoko,
menerima ketika diminta menjadi ketua umum Demokrat versi KLB Sumut. Kita dengar bersama tadi.
Tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan seluruh
pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya yang katanya tidak tahu-menahu,
tidak ikut-ikutan, tidak terlibat bahkan mengatakan semua ini masalah internal
Demokrat.
Faktanya, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi, jelas bukan
hanya permasalahan internal Demokrat.
Segelintir kader-mantan kader yang tadi semangat sekali KLB di
Sumut, tidak mungkin punya semangat dan keyakinan kalau tidak mendapat dukungan
dari KSP Moeldoko.
Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa apa yang ia sampaikan selama
ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketum Demokrat abal-abal
versi KLB ilegal.
Saya bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan
selama ini. Tentu tidak semua kita jelaskan ke publik, tapi buktinya lengkap.
Dan pada puncaknya hari ini KLB ilegal tadi, maka artinya memang
sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah yaitu ingin ambil
alih kepemimpinan partai Demokrat yang sah menggunakan cara-cara
inskonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik.
Kini saya persilakan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang
sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri sikap-sikap dan perilaku
tersebut.
Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku
ksatria, bukan juga sikap perilaku yang jadi contoh baik bagi seluruh
masyarakat Indonesia , juga generasi muda Indonesia. Kami tentu sangat
menghormati senior dan pendahulu.
Saya juga dulu adalah prajurit, beliau adalah prajurit. Dalam
dunia prajurit, menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan.
Tetapi dari para senior pula saya mendapatkan pelajaran bahwa
tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik.
Kami berharap sebetulnya terus dapat keteladanan dan contoh contoh
yang baik untuk menjadi referensi dan motivasi generasi muda Indonesia untuk
bisa tumbuh berkembang dan maju lagi.
Sedangkan hal kelima, ingin saya sampaikan bahwa negara demokrasi
yang junjung tinggi independensi dan kedaulatan parpol, saya meminta negara dan
aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran kegiatan ilegal yang diajukan
KSP Moeldoko untuk memecah-belah Partai Demokrat.
Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo,
khususnya Menkumham, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada
KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi.
Langkah yang akan kami tempuh setelah ini melalui tim hukum yang
sudah kami siapkan melaporkan panitia dan siapapun yang terlibat
penyelenggaraan KLB ilegal pada jajaran penegak hukum.
Kami berikhtiar, berjuang, untuk mempertahankan kedaulatan
sekaligus mencari keadilan.
Kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana berada, saya bersaksi
bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan
partai kami, juga insyaallah kami terus berjuang menjaga demokrasi dan
menegakkan keadilan di negara ini.
Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia.
Akhirnya kepada seluruh kader Partai Demokrat saya ucapkan
apresiasi setinggi-tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad, tegak lurus di
bawah kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah.
Sehingga bisa kami tegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan dan
kepengurusan Partai Demokrat.
Saya ulangi, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan partai Demokrat.
Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai
Demokrat yang sah dan legitimate.
Konstitusi kami, AD-ART kami, juga tidak berubah. Berdasarkan Kongres V 15 Maret 2020 yang
telah disahkan Kemenkumham.
Saya juga tentu patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya atas perjuangan tanpa henti pemimpin pengurus seluruh kader
yang memberikan pernyataan maupun turun langsung ke lapangan menolak KLB,
terutama pimpinan dan kader di wilayah Sumut.
Saya bangga kepada Bapak Ibu yang berani menyampaikan suara
lantang tidak ingin Sumut dikotori KLB ilegal yang mengatasnamakan partai
Demokrat.
Saya tentu berharap kita semua dapat terus menjaga diri, tapi juga
tetap berani menyuarakan kebenaran dan keadilan.
Semua itu kita lakukan dengan cara terhormat dan cara beretika.
Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini. Meski
Partai Demokrat diganggu, insyaallah justru membuat Partai Demokrat semakin
kuat, semakin kompak, dan semakin solid ke depan.
Akhirnya, saya menginstruksikan kepada pemimpin pengurus dan kadet
demorkat mari rapatkan barisan, selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi.
Insyaallah, dengan ridha
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kebenaran akan menang dan yang melawan akan
tumbang.
Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. [dhn]