WahanaNews.co | Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menerima audiensi dari organisasi Pemuda Peduli Nias (PPN). Audiensi terbatas itu berlangsung di Ruang Kerja Wamenkeu, Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2022) sore kemarin.
Pada kesempatan tersebut, PPN menyampaikan aspirasi kepada Wamenkeu terkait pendirian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kepulauan Nias. Pasalnya, saat ini Kepulauan Nias terdiri dari lima kabupaten/kota, tetapi pelayanan perpajakan masih menginduk di KPP Pratama Sibolga.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil Nazara Ingatkan Awardee LPDP di Jepang Empat Tujuan Bernegara
Ketua Umum DPP PPN Evan Zebua mengatakan, di Kota Gunungsitoli memang sudah ada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Akan tetapi, pelayanan perpajakan dinilai belum optimal.
"Kami menyadari bahwa perlu ada KPP Pratama di sana (Kepulauan Nias), karena bukan saja persoalan kurang kesadaran akan kewajiban, namun akses untuk ke KPP Pratama Sibolga menyulitkan dan memberatkan bagi wajib pajak di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias," ujar Evan.
Dia mengakui, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang telah melakukan sejumlah terobosan dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan perpajakan. Mulai dari pelayanan berbasis daring, aplikasi, hingga pusat panggilan telepon. Kendati demikian, pelayanan tatap muka tetap tidak bisa dikesampingkan, apalagi ditiadakan.
Baca Juga:
Wamenkeu: UNIAS Harus Memiliki Ide dan Kampus Besar untuk Menjadi Universitas yang Bermutu
"Kalau ke Sibolga itu butuh waktu sekitar sembilan jam melalui jalur laut dan harus menginap di hotel sebelum balik ke Nias. Proses pengiriman surat melalui jasa ekspedisi juga kerap terlambat. Hal-hal ini membuat wajib pajak lebih memilih datang ke Medan, karena hanya sekitar 45 menit perjalanan kalau naik pesawat," jelas Evan.
Dia meyakini, keberadaan KPP Pratama di Kepulauan Nias akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan perpajakan dan pengoptimalan potensi wajib pajak. Terlebih keinginan serupa pernah dinyatakan oleh kepala daerah se-Kepulauan Nias.
"Untuk nanti infrastruktur dan sumber daya manusia, PPN siap membantu untuk berkoordinasi kepada pemerintah daerah. Kami merasa bahwa lima kepala daerah di Kepulauan Nias mendukung dan sangat berharap KPP Pratama didirikan di sana," ucap Evan.
