Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan apresiasi atas langkah dan upaya PPN dalam mengusulkan pendirian KPP Pratama di Kepulauan Nias. Menurut dia, PPN merupakan pihak pertama kali menyampaikan hal itu secara resmi.
"Desas-desus itu sudah saya dengar sejak lama, bahwa para kepala daerah di Nias menginginkan adanya KPP Pratama di sana, tetapi sampai saat ini belum ada surat dari pemda setempat. Jadi, saya bangga kepada teman-teman PPN, apalagi membawa serta konsultan pajak langsung dari Nias," kata dia.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil Nazara Ingatkan Awardee LPDP di Jepang Empat Tujuan Bernegara
Suahasil menyebutkan, usulan PPN akan dibahas lebih lanjut bersama tim DJP Kemenkeu, mengingat penambahan KPP baik Pratama maupun Madya harus melalui proses kajian. Misalnya, apa saja kebutuhan pelayanan publik di daerah tersebut, sudah atau belum dilakukan oleh KP2KP, bagaimana potensi pajak, keadaan ekonomi masyarakat, dan lain-lain.
"Ini bukan hanya di Nias saja, ada beberapa daerah lain juga menginginkan itu (pendirian KPP Pratama). Kita harus melakukan kajian, assessment, nanti akan disimpulkan bagaimana. Jika misalnya potensi pajaknya sangat besar namun terkendala akses pelayanan, maka bisa saja akan diadakan KPP Pratama," ujar Suahasil.
Dia pun minta PPN untuk membantu pemerintah daerah di Kepulauan Nias dalam menyusun kerangka acuan agar data pendukung rencana pendirian KPP Pratama dapat terkoordinasi secara sistematis. Kemenkeu, kata dia, akan menyiapkan beberapa skema dan opsi kebijakan demi peningkatan pelayanan perpajakan di Kepulauan Nias.
Baca Juga:
Wamenkeu: UNIAS Harus Memiliki Ide dan Kampus Besar untuk Menjadi Universitas yang Bermutu
Di sisi lain, dia berpesan agar PPN tetap menjaga muruah atau reputasi organisasi. Sebab, di era saat ini tidak sulit mendirikan sebuah perkumpulan, namun begitu mudah untuk bubar.
"Terus lakukan hal-hal baik dan positif, gencarkan program kepedulian. Tunjukkan bahwa PPN bukan organisasi yang ada saat minta sumbangan saja. Saya berpesan agar PPN membangun jejaring lebih luas dan menjaga reputasi," pungkas Suahasil.
Diketahui, beberapa pejabat Kementarian Keuangan (Kemenkeu) tampak mendampingi Wamenkeu. Diantaranya Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dan Kepala Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan Pushaka, Jadi Haposan Manurung.
