WahanaNews.co | Pengamat politik dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, menyikapi mundurnya 26 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kota Depok, Jawa Barat.
Hendri mengibaratkan Partai Politik sebagai bangunan rumah, di mana fondasinya harus ditentukan sejak awal pembentukan.
Baca Juga:
Ini Daftar Partai yang Dukung Anies dalam Pilpres 2024
"Ya, membangun partai politik itu sama seperti membangun rumah yang awalnya itu akan sangat sulit karena fondasi partai itu ditentukan pada awal pembentukan," kata Hendri, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (10/10/2021).
Merujuk pada kondisi yang terjadi dalam kepengurusan Partai Ummat saat ini, Hendri menyebut kalau kepengurusan Partai berlogo bintang emas itu harus dapat menyelesaikan permasalahan internal partai.
"Ya mungkin memang harus ada yang diselesaikan dari sisi fondasi pembangunan Partai Ummat," ujarnya.
Baca Juga:
DPD Partai Ummat Sukabumi Optimis Meraih Kursi Terbanyak
Kendati begitu, Hendri menilai kalau mundurnya para Pengurus DPD Kota Depok dan sebelumnya dua pendiri Partai Ummat merupakan awal untuk pembentukan partai.
Hal itu bisa dijadikan sebagai restrukturisasi agar Partai Ummat bisa lebih siap dan kokoh lagi sebagai Partai Politik ke depannya.
Hendri juga menilai ini merupakan proses seleksi alam bagi kepengurusan Partai besutan Amien Rais tersebut.
"Karena bisa langsung restrukturisasi partainya, ini kan ibaratnya adalah seleksi alam di awal nanti tinggal diteruskan saja partai ini bisa berdiri kokoh atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Hendri menyatakan kondisi tersebut akan berdampak pada nasib keikutsertaan Partai Ummat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dia menyebut, upaya Partai Ummat akan sangat berat nantinya.
"Mereka (Partai Ummat) harus kerja sangat keras untuk bisa lolos Pemilu," kata Hendri.
Hal itu didasari karena, kata dia, untuk dapat lolos verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mudah.
Satu hal yang menjadi poin penting dalam verifikasi itu yakni terkait terbentuknya struktur kepengurusan hingga kader.
"Enggak mudah lolos verifikasi KPU, sudah banyak Parpol yang gak lolos verifikasi, terbentuknya kepengurusan hingga ke akar rumput menjadi poin penting, nah mundurnya (kepengurusan DPD) Depok harus dijadikan pelajaran berharga bagi Partai Ummat," katanya.
Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat angkat suara terkait dengan mundurnya sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kota Depok.
Humas DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, membenarkan hal tersebut dengan mengatakan kalau mundurnya 26 pengurus DPD Partai Ummat Kota Depok itu karena adanya dualisme.
Ia menegaskan kalau hal tersebut merupakan dinamika yang kerap terjadi dalam kepengurusan Partai Politik.
"Iya betul (adanya dualisme), itu dinamika namanya. Dualisme hanya ada di beberapa struktur daerah. Biasa begitu," kata Mustofa saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (10/10/2021).
"Ini kan besar sekali pengurus kita. Tapi setelah SK Partai Ummat diterima dari Kuemenkumham pada 20 Agustus silam, yang ada dualisme kepengurusan akan menjadi satu, alias, harus ada satu kepengurusan saja," sambungnya.
Lebih lanjut, pria yang karib disapa Tofa itu mengatakan, mundurnya beberapa pengurus atau bahkan sebelumnya dua elit Partai Ummat, yakni Agung Mozin dan Neno Warisman, merupakan suatu bentuk penyeleksian keanggotaan.
Sebab saat ini, kata dia, Partai besutan Amien Rais itu sedang memastikan, seluruh struktur pengurus Partai harus solid secara nasional.
"Jadi, yang ragu, atau tidak yakin bisa menyesuaikan dengan speed 'RPM' partai ini, akan kena seleksi alam alias tereliminasi dengan sendirinya. Ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya berkelompok," ujar dia.
Namun, pihaknya tidak mengkhawatirkan hal tersebut.
Karena, kata Tofa, antusiasme tokoh atau kelompok masyarakat yang ingin bergabung dengan Partai Ummat di berbagai wilayah cukup tinggi.
Hal tersebut yang justru dinilai oleh kepengurusan DPP Partai Ummat sebagai sebuah tantangan.
"Justru kesulitan kami, adalah bagaimana mengakomodir tingginya antusiasme tokoh atau komunitas besar masyarakat yang ingin masuk bergabung ke gerbong kami/Partai Ummat," ucapnya.
Itu dia contohkan dengan terbentuknya Permata Ummat yakni kelompok perempuan yang bergabung dalam Partai Ummat dan sudah diresmikan pada Sabtu (9/10/2021) kemarin oleh Amien Rais.
"Yang spesial adalah, Ketua Umum Permata Ummat secara Nasional, adalah Ketua DPP PAN periode 2010-2020," kata Tofa.
"Di saat Depok ada yang undur diri, maka di Kantor DPP Partai Ummat malah sedang ada pemukulan beduk oleh Prof. Dr. Amien Rais sebagai tanda berdirinya sayap baru di Partai Ummat," lanjutnya.
Kendati begitu, Tofa memastikan kalau seluruh pengurus dan anggota partai serta mantan pengurus dan anggota partai masih memiliki tujuan yang sama.
Hanya saja kata dia strategi yang dilakukan akan berbeda namun, hasilnya dia yakini akan sama dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Partai Ummat.
"Meski begitu, saya yakin, baik yang keluar maupun yang masih di dalam, tetap masih dalam satu tujuan yang sama, yakni dakwah amar ma'ruf, nahi munkar. Juga dalam rangka menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Prinsip sama, strategi berbeda, dan insya Allah hasilnya sama," kata Tofa.
Diberitakan sebelumnya, setelah Agung Mozin dan Neno Warisman, Partai Ummat kini kembali ditinggalkan pengurus partainya.
Namun, kali ini, bukan kader DPP yang mundur dari Partai Ummat, melainkan DPD Partai Ummat Kota Depok.
Dalam keterangan yang diterima media, jumlah pengurus DPD Partai Ummat Kota Depokyang mundur sebanyak 26 orang.
"Setelah mempertimbangkan dinamika yang terjadi di Internal DPD, DPW maupun DPP maka kami para pengurus DPD Partai Ummat Depok menyatakan mengundurkan diri atau membubarkan diri dari Kepengurusan DPD Partai Ummat Kota Depok maupun Keanggotaan Partai Ummat," demikian tertulis pernyataan tersebut, dikutip Sabtu (9/10/202).
Saat dikonfirmasi wartawan, Syahrial Chan yang merupakan eks Wakil Ketua DPD Partai Ummat membenarkan informasi tersebut.
"Dinamika itu sudah wajar dan ada dualisme kepengurusan. Tak ada kemampuan DPP mengorganisir di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat," katanya.
Padahal, dikatakan Syahrial, pihaknya sudah mengantongi surat keputusan yang sah DP Partai Ummat dengan nomor : 0217/01.32.76/SK-Kep-ll/DPP.PU/V/2021 tertanggal 30 April 2021.
"Dan menjadi satu-satunya Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Depok yang sah berdasarkan SURAT KETERANGAN KESBANGPOL KOTA DEPOK bernomor : 220/294/Kesbangpol/2021 tertanggal 3 Mei 202," kata Syahrial.
Bahkan, Syahrial mengatakan bahwa sekarang sudah ada 31 orang yang mundur di DPP Partai Ummat Kota Depok.
"Hanya saja belum terdata, tetapi sudah menyatakan mundur," kata Syahrial.
Selain pengurus, diketahui juga seluruh pengurus dari empat DPC Partai Ummat Kota Depok membubarkan diri.
Keempatnya DPC yakni DPC Partai Ummat Kecamatan Cilodong, DPC Partai Ummat Kecamatan Beji, DPC Partai Ummat Kecamatan Pancoran Mas, dan DPC Partai Ummat Kecamatan Sukmajaya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Chandra Tirta Wijaya, mengatakan, dualisme kepemimpinan memang terjadi di beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Chandra sendiri menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat tetap solid.
"Maksudnya dualisme di beberapa DPD, bukan pusat. (Kalau pusat) solid," kata Chandra kepada wartawan, Rabu (6/10/2021).
Chandra mengatakan, dualisme kepengurusan itu terjadi karena kader di daerah sangat antusias untuk memimpin partai.
Partai Ummat, kata Chandra, sedang mencarikan solusi mengenai dualisme di daerah itu. [qnt]
