WahanaNews.co | Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, bersama pengurus harian dan puluhan anggota mendatangi Gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).
Mereka datang untuk bertemu Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, guna meminta klarifikasi atas surat keputusan Dewan Pers No. 1103/DP/K/IX/2024.
Baca Juga:
Kalimantan Selatan Siap Sambut Perhelatan HPN 2025
Surat tersebut memerintahkan pengosongan kantor PWI Pusat yang terletak di lantai 4 Gedung Dewan Pers mulai 1 Oktober 2024.
Dalam pernyataan yang disampaikan di lantai 7 Gedung Dewan Pers, Hendry menyatakan kekecewaannya atas keputusan yang dinilai mendadak tersebut.
"Kami datang untuk meminta klarifikasi dari Ibu Ninik dan menanyakan surat kami yang belum mendapatkan jawaban," ujar Hendry.
Baca Juga:
Hendry Ch Bangun Sah sebagai Ketum PWI, Pemblokiran AHU Lindungi Organisasi
Hendry menjelaskan, surat perintah pengosongan kantor baru diterima PWI Pusat pada Minggu (29/9/2024) malam pukul 23.00 WIB, dan fisiknya baru tiba keesokan harinya.
Ia menilai, Dewan Pers tidak memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengosongan.
"Surat datang Minggu malam, tapi kami diminta kosongkan kantor pada Selasa pagi. Ini tidak masuk akal," katanya.
Menurut Hendry, seharusnya PWI Pusat diberikan waktu minimal satu minggu untuk mempersiapkan pengosongan kantor.
Ia juga menyayangkan bahwa komunikasi dengan Ninik Rahayu melalui pesan WhatsApp belum mendapat respons hingga Rabu siang.
"Saya sudah kirim pesan sejak Senin, tapi hingga hari ini belum ada jawaban. Ini sangat mengecewakan," tambah Hendry.
Karena tidak ada tanggapan dari Dewan Pers, PWI Pusat berencana menempuh jalur hukum. Kuasa hukum PWI Pusat, HMU Kurniadi, siap mengambil langkah hukum atas tindakan pengosongan tersebut.
"Masalah ini akan kami bawa ke ranah hukum. Kuasa hukum kami akan menindaklanjutinya," tegas Hendry.
Selain itu, Hendry juga menyoroti bahwa tindakan Ketua Dewan Pers dinilai melampaui kewenangan.
Gedung Dewan Pers adalah Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Kementerian Kominfo, dan pengosongan hanya bisa dilakukan oleh pejabat berwenang, bukan oleh Ketua Dewan Pers.
Hendry berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
[Redaktur: Zahara Sitio]
