WAHANANEWS.CO – Tanggal 21 Mei 1998 menjadi tonggak terpenting dalam sejarah Indonesia modern. Hari ketika gelombang perjuangan mahasiswa, rakyat, dan berbagai elemen bangsa mencapai puncaknya, memaksa Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaan selama 32 tahun. Tumbangnya Orde Baru (Orba) bukan sekadar pergantian rezim, melainkan lahirnya harapan baru: Indonesia yang lebih demokratis, terbuka, dan menghormati kebebasan berpikir.
Reformasi lahir dari luka panjang pembungkaman. Pada masa Orde Baru, kritik bisa dianggap ancaman, perbedaan pendapat diperlakukan sebagai pembangkangan, dan pers kerap dibungkam ketika suara-suara kebenaran mulai mengusik kenyamanan kekuasaan. Demokrasi saat itu bukan ruang dialog, melainkan lorong sempit yang dijaga ketat oleh ketakutan.
Baca Juga:
Demokrasi Dipertaruhkan, Ulama Soroti Wacana Peran TNI
Namun hampir tiga dekade setelah Reformasi bergulir, pertanyaan penting muncul: apakah bangsa ini benar-benar semakin dewasa dalam berdemokrasi, atau justru sedang tergelincir ke pola lama dengan wajah baru(?)
Politisi muda Kota Depok sekaligus mantan aktivis mahasiswa era 1990-an, Khairulloh yang pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, mengajak publik merenungkan kembali semangat Reformasi bukan sekadar sebagai nostalgia sejarah, tetapi sebagai alarm moral bagi masa kini. Sebagai bagian dari generasi yang pernah merasakan langsung atmosfer perjuangan mahasiswa 1998, ia melihat demokrasi hari ini menghadapi ancaman berbeda: polarisasi politik yang tajam, fanatisme kekuasaan, dan kecenderungan anti kritik.
Demikian pula, menyambut perenungan tersebut, penulis–sebagai jurnalis yang juga pernah aktif di HMI dan gerakan Reformasi ‘98–mengamini bahwa reformasi dahulu diperjuangkan supaya demokratis, dewasa berpolitik, tidak ada polarisasi politik yang menggurita, ada panggung bebas bersuara karena semua hal tersebut adalah ‘anak kandung’ yang niscaya harus ada. Padahal, perbedaan da dukung-mendukung pihak politis berdasarkan selera masing-masing di rezim demokrasi adalah keharusan yang tak boleh tidak ada dan dimusuhi.
Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Tak Boleh Ada Mafia dalam Pemerintahan, Kekayaan Negara Harus Dijaga
Jangan sampai setelah 28 tahun usia Reformasi, justru kembali budaya alergi terhadap kritik hanya karena berbeda pilihan politik. Jika hal ini terjadi maka dapat dipastikan bahwa tanda-tanda kembalinya rezim otoriter dapat saja kembali bercokol di Indonesia. Dan, pemeo usang pun dapat segar kembali bahwa ‘setelah susah payah menumbangkan otoritarian lama maka perlahan akan muncul otoritarian baru.
Perenungan ini relevan. Sebab dalam banyak kontestasi politik modern, terutama pasca pemilu, demokrasi sering berubah menjadi arena pembelahan sosial. Pendukung politik tak jarang menjelma menjadi kelompok militan yang melihat kritik sebagai serangan personal terhadap figur yang mereka bela. Pemerintahan dan kelompok pendukung kerap tercampur dalam persepsi publik, seolah mengkritik kebijakan sama dengan memusuhi pemimpin.
Padahal, esensi demokrasi justru terletak pada kemampuan menerima kritik sebagai alat koreksi, bukan ancaman.
Di titik inilah bangsa diuji. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, pergantian kekuasaan, atau kebebasan berpendapat di atas kertas. Demokrasi menuntut kedewasaan: kemampuan berbeda tanpa membenci, mengkritik tanpa memfitnah, dan berkuasa tanpa membungkam.
Ketika kekuasaan terlalu dicintai, sejarah menunjukkan selalu ada resiko penyimpangan. penulis mengingatkan pada pandangan filsuf Abad ke-13, Ibnu Taimiyah: “Berlebihan mencintai jabatan dan kekuasaan adalah pintu awal kepada kejahatan dan kezaliman”.
Kutipan itu terasa kontekstual hingga hari ini. Sebab salah satu bahaya terbesar pascareformasi bukan hanya kembalinya otoritarianisme secara formal, tetapi tumbuhnya budaya politik yang merasa paling benar, anti koreksi, dan haus legitimasi tanpa batas.
Pers juga berada di persimpangan yang tak kalah rumit. Di satu sisi, media dituntut menjaga integritas dan independensi sebagai pilar demokrasi. Di sisi lain, tekanan ekonomi dan kedekatan dengan kekuasaan kerap menjadi jebakan yang mengaburkan fungsi kontrol sosialnya.
Kembali kepada Khairulloh, Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok ini mengingatkan, supaya pers tidak terseret dalam pusaran polarisasi. Selain akademisi, kita juga harus berharap pada jurnalis. Pers harus menjaga marwah profesionalisme dan integritas.
Pesan ini penting. Sebab ketika politik terpolarisasi dan kekuasaan rentan antikritik, pers yang merdeka menjadi salah satu benteng terakhir demokrasi. Jika pers ikut terbelah terjerat masuk kubu-kubuan, maka publik kehilangan salah satu kompas utamanya.
Peringatan Reformasi semestinya bukan seremoni tahunan yang berhenti pada upacara mengenang mahasiswa gugur atau romantisme jalanan 1998. Reformasi adalah pekerjaan yang belum selesai. Ia hidup dalam keberanian menyuarakan kebenaran, dalam etika politik yang sehat, dan dalam kesediaan menerima kritik demi kepentingan rakyat.
Indonesia hari ini tidak sedang kekurangan demokrasi prosedural. Yang lebih dibutuhkan adalah kedewasaan demokrasi substantif. Karena ancaman terbesar demokrasi bukan hanya diktator yang membungkam rakyat, tetapi juga ketika masyarakat yang pernah memperjuangkan kebebasan justru perlahan membiarkan polarisasi, fanatisme, dan ketakutan membunuh nalar kritis mereka sendiri.
Reformasi 1998 mengajarkan bangsa ini cara meruntuhkan tirani. Tantangan generasi hari ini adalah memastikan tirani itu tidak tumbuh kembali—dengan wajah baru, cara baru, dan atas nama demokrasi itu sendiri.
Berikut ini adalah lagu pembebasan yang marak dinyanyikan oleh aktivis demokrasi:
Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
Bersatu padu rebut demokrasi
Gegap gempita dalam satu suara
Demi tugas suci yang mulia
Hari hari esok adalah milik kita
Terciptanya masyarakat sejahtera.
Terbentuknya tatanan masyarakat
Indonesia baru tanpa orba
Hari hari esok adalah milik kita
Terciptanya masyarakat sejahtera
Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba
Reff:
Marilah kawan mari kita kabarkan
Di tangan kita tergenggam arah bangsa
Marilah kawan mari kita nyanyikan.
Sebuah lagu tentang pembebasan
Di bawah kuasa tirani
Kususuri garis jalan ini
Berjuta kali turun aksi
Bagiku satu langkah pasti
Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
Bersatu padu rebut demokrasi
Gegap gempita dalam satu suara
Demi tugas suci yang mulia
Hari hari esok adalah milik kita
Terciptanya masyarakat sejahtera
Terbentuknya tatanan masyarakat
Indonesia baru tanpa orba
[Ed: Drsdr]
