WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pernyataan yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan pemerintah memicu respons keras dari pejabat negara, dengan penegasan bahwa demokrasi harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengingatkan seluruh pihak agar tidak keluar dari prinsip demokrasi konstitusional dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.
Baca Juga:
Waketum KSPSI Arnod Sihite Gabung Partai Demokrat, Dipercaya Posisi Strategis di Bintang Muda Indonesia
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri merespons beredarnya potongan video Saiful Mujani yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional, jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional sebab itu nanti berbahaya," kata Fahri Hamzah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan tidak hanya berada di tangan presiden sebagai eksekutif.
Baca Juga:
PDI Perjuangan Sumbar Dukung Program Kerakyatan Bersama Muhammadiyah, Alex Lukman Berkomitmen
Fahri menyebut terdapat cabang kekuasaan lain yang juga memiliki tanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan.
Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Menurutnya, kondisi dunia saat ini menuntut kekompakan seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terpecah oleh dinamika politik.
"Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tidak ada niatnya yang tidak baik, semua ini kan untuk masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, sosok Saiful Mujani dikenal sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga riset dan konsultansi politik.
Potongan video pernyataannya yang beredar luas di media sosial memicu polemik karena dianggap mengandung ajakan menjatuhkan pemerintah.
Dalam video tersebut, Mujani berbicara dalam sebuah acara bertajuk Halal Bihalal Pengamat.
"Ya hanya kita yang bisa, rakyat, '98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Suharto, enggak akan," kata Saiful Mujani dalam potongan video.
Pernyataan tersebut turut menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk eks Kepala Kantor Staf Presiden Hasan Nasbi.
Melalui media sosial, Hasan menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan yang dianggap melampaui batas tersebut.
"Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya," kata Hasan Nasbi, Senin (6/4/2026).
Ia juga menyoroti sikap sebagian pihak yang mengklaim sebagai pejuang demokrasi, namun dinilai hanya menerima demokrasi jika sesuai dengan kepentingan mereka.
Hasan menilai pernyataan yang mengarah pada ajakan menjatuhkan pemerintah menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap prinsip demokrasi.
"Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster," ujarnya.
Polemik ini menambah dinamika perdebatan publik terkait batasan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
