WahanaNews.co | Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) memberikan pandangannya terkait sistem politik Indonesia kepada anak muda.
JK menilai sistem pemerintahan akan berjalan demokratis di 10 tahun pertama kepemimpinan seorang presiden.
Baca Juga:
MPR RI Bakal Kaji Ulang Pasal TAP MPR Terkait Soeharto dan Gus Dur
"Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan baik awalnya, semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun," kata Jusuf Kalla dalam 'Seminar Anak Muda untuk Politik', Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/07/23).
JK lantas mengungkit era Soeharto.
Menurutnya, di 10 tahun awal kepemimpinan Soeharto sistem demokrasi berjalan baik kemudian setelahnya menjadi otoriter.
Baca Juga:
Kepemimpinan Prabowo Berpotensi Kombinasikan Gaya Soekarno, Soeharto dan Jokowi & Slogan "Penak Jamanku To?"
JK lalu mengungkap pemerintahan saat ini sudah mulai ke arah demikian.
Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter.
Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun ah muncullah, tentang macam-macam," kata dia.
JK lalu menyinggung aturan masa jabatan presiden yang hanya2 periode atau 10 tahun. Menurutnya hal itu menjadi salah satu upaya meminimalisir pemerintahan otoriter.
"Berbagai-bagai masalah, setiap 10 tahun itu, ya memang, itulah sebabnya kenapa UUD kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh 2 kali, tidak boleh lebih, itulah 3 kali itu nggak bisa lolos karena itu UUD, bisa saja. Itulah situasi kira-kira perkembangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa negeri kita," ujar JK.[eta]
