WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP tidak akan melakukan intervensi pada proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU).
"Pemerintahan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan tidak intervensi terhadap proses itu (pemilihan Ketua PBNU), dan mengharapkan dalam proses Muktamar itu keseluruhan aspek-aspek strategis tentang kepeloporan NU, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujar Hasto pada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (22/12).
Baca Juga:
Eksportasi Moderasi Beragama
Hasto mengungkapkan selama ini PDIP telah membangun relasi dan persahabatan dengan NU sejak lama.
Bahkan, menurutnya, dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan, NU telah memiliki visi luar biasa untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam.
"Karena itulah pemerintahan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Muktamar dan pemilihan seluruh jajaran pengurus NU harus dilakukan sesuai dengan kultur dari NU," tambahnya.
Baca Juga:
Cahaya dari Bandar Lampung
Selain itu, Hasto juga menyebutkan bahwa PDIP memiliki keinginan sekaligus kepentingan agar NU menjadi wadah yang solid.
"(Melalui) tradisi bermusyawarah dapat menjalankan tugas-tugas sejarah dan panggilan sejarah bagi seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama," ucap Hasto.
Seperti diketahui, Muktamar ke-34 NU kali ini digelar pada tanggal 22 Desember-23 Desember 2021.
Jadwal pemilihan Ketum PBNU 2021-2026 akan digelar pada Kamis (23/12) malam esok di Pesantren Darussaadah, Lampung.
Saat ini, terdapat dua orang bakal calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 yaitu Said Aqil Siradj dan Yahya Cholil Staquf.
Selain melakukan pemilihan Ketua Umum PBNU, muktamar ini akan membahas pelbagai persoalan kebangsaan dan keumatan.
Beberapa tokoh besar ikut menghadiri muktamar ini seperti Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan lainnya. [rin]
