WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkostra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyinggung instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Akmil Magelang.
Herzaky membandingkan keputusan tersebut dengan kebijakan partainya, yang meskipun tengah menggelar kongres, tetap memberi keleluasaan bagi kadernya untuk mengikuti retret.
Baca Juga:
Apakah Ada Kader PDIP yang Hadir ke Magelang? Bima Aria: Harusnya Sih Ada Ya!
"Kami saat ini sedang mempersiapkan kongres pada Senin dan Selasa mendatang. Namun, apa arahan Ketua Umum Demokrat? 'Kader memang bagian dari partai, tapi mereka juga kepala daerah. Ikuti arahan Presiden, itu yang utama.' Jadi, meskipun kami punya kongres dan kepala daerah kami memiliki hak suara di sana, mereka tetap diperbolehkan berangkat ke Magelang," ujar Herzaky di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Menurut Herzaky, loyalitas kepala daerah seharusnya lebih diutamakan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Ia mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah menginstruksikan agar kepala daerah dari Demokrat mendelegasikan hak suaranya di kongres kepada pengurus lain demi bisa mengikuti retret di Magelang.
Baca Juga:
'Boikot' Retreat, Megawati Disebut Abaikan Prinsip Konstitusi
"Kesetiaan utama adalah kepada bangsa dan rakyat. Partai memang menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka, tetapi ketika ada agenda nasional seperti ini, kami memprioritaskan kepentingan negara. Itulah mengapa, meskipun Partai Demokrat akan menggelar kongres lima tahunan minggu depan, arahan partai tetap jelas: berangkat ke Magelang," jelasnya.
Herzaky menambahkan bahwa banyak kepala daerah dari Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua DPD atau DPC, sehingga jumlahnya cukup signifikan.
Namun, mereka tetap diberikan kebebasan untuk menghadiri retret tanpa mengorbankan hak suara mereka di kongres.
Meski demikian, Herzaky menegaskan bahwa setiap partai memiliki kebijakan dan pertimbangannya sendiri. Ia menghormati keputusan PDIP terkait retret dan tidak ingin ikut campur dalam kebijakan internal partai lain.
"Kalau partai lain punya kebijakan berbeda, ya silakan. Setiap partai memiliki cara sendiri dalam mengelola kadernya. Kami tentu tidak akan mengomentari keputusan yang diambil partai lain," pungkasnya.
Sebagai informasi, Partai Demokrat akan menggelar Kongres VI pada 24-25 Februari 2025 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, dengan salah satu agenda utama memilih ketua umum periode 2025-2030.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
