WahanaNews.co | Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
Menurut Politikus Partai Demokrat itu, saat rekomendasi diberikan kepada presiden, maka Jokowi yang seharusnya melanjutkan keputusan tersebut.
Baca Juga:
Dua Tersangka Kasus Bongkar Pagar Stadion Kanjuruhan
Menurut dia, Jokowi punya prerogatif Presiden melalui kebijakannnya. Hal ini termasuk soal Ketum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule yang didesak mundur dari jabatannya.
“Jadi, bagi saya di DPR ya ini harus dilaksanakan. Jangan sampai temuan TGIPF ini hanya berupa paper works saja yang kemudian tidak ada lanjutannya," kata Dede Yusuf, Senin, (17/10/2022).
Dia mengatakan dari pihak kepolisian, TNI, hingga PT LIB selaku pengelola liga sudah ditemukan yang bersalah dan menjadi tersangka.
Baca Juga:
Korban Kanjuruhan Disebut Belum Diberikan Trauma Healing
Menurut Dede, kini tinggal dari PSSI yang bertanggung jawab.
Mantan Wagub Jawa Barat ini pun mengatakan, jika hasil daripada temuan tersebut adalah seyogyanya agar Ketum PSSI dan para Exco mundur, maka hal itu menurutnya perlu dilakukan.
"Nah yang belum kan pimpinan paling atas, pihak paling atas ini kan adalah pimpinan cabang olahraga yaitu PSSI. Kalau temuannya sudah dikatakan oleh Pak Mahfud Md bahwa ini adalah (Ketum) PSSI harusnya mundur, ya menurut saya karena ini bencana kemanusiaan ya semua harus tanggung jawab. Namanya adalah tanggung renteng tanggung jawab," ujarnya.
Ia pun menegaskan, Presiden Jokowi bisa memutuskan untuk 'memecat' Iwan Bule dari Ketum PSSI dan jajarannya.
Menurutnya, Jokowi tinggal berbicara dengan FIFA untuk mengganti para pengurus PSSI yang dianggap bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan.
"Pimpinan tertinggi di Indonesia itu namanya presiden bukan FIFA. Ketika presiden bisa berbicara kepada FIFA untuk tidak memberikan sanksi, presiden pun bisa bicara kepada FIFA agar PSSI ini sebaiknya diganti," ujarnya.
Lebih lanjut, Dede Yusuf meminta agar pemerintah melakukan audit investigasi keuangan penyelenggaraan sepakbola di Tanah Air.
Sebab, kata dia, saat ini industri sepak bola Indonesia telah menjadi bisnis dengan perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah. "Audit investigasi harus terjadi karena ini kan bisnis ratusan miliar (rupiah).
Tapi, kalau saya tanya klub klub rata-rata kan dapatnya kecil. Dari bisnis ratusan miliar itu untuk pengamanan dan untuk penjaminan para suporter sesuai undang-undang kita tuh berapa sih sebetulnya alokasinya?” kata Dede Yusuf.
Dia mengatakan demikian karena penting untuk ke depanya dalam standar operasional prosedur (SOP) dalam pengamanan.
"Supaya apa? Supaya nanti ke depan SOP-nya udah jelas biaya pengamanan sekian, biaya penyelenggaraan sekian, biaya subsidi sekian, sponsorship sekian. Nah, biaya jaminan keselamatan penonton dan suporter berapa? Itu harus kita jelaskan," tuturnya. [tum]
