WahanaNews.co, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming membantah rumor yang menyebut Prabowo terlibat dalam korupsi pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar.
TKN menegaskan bahwa berita tersebut adalah informasi palsu dan upaya pencemaran nama baik terhadap Prabowo.
Baca Juga:
Drajad Wibowo Bahas Rencana Pembentukan Kementerian Perumahan oleh TKN Prabowo-Gibran
Melansir Kompas.com, Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara TKN yang juga merupakan juru bicara Menteri Pertahanan, menegaskan bahwa rencana pembelian 12 unit Mirage pada tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan fiskal.
Pada awal Januari, Dahnil sebelumnya menyatakan bahwa pembelian pesawat tersebut ditunda, tetapi kali ini, ia menyatakan bahwa rencana tersebut benar-benar dibatalkan.
Dalam pokoknya, ujar Dahnil, tidak ada kontrak yang berlaku secara efektif atau transaksi apapun yang terkait dengan pembelian Mirage dari Qatar.
Baca Juga:
TKN Tantang Partai Banteng Tarik Semua Menterinya
"Sementara kami batalkan," kata Dahnil dalam jumpa pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
Viral di medsos
Kabar ini dilaporkan di situs META NEX dengan judul "Investigasi Korupsi EU Terhadap Prabowo Subianto Indonesia" dan diambil dari situs berita MSN.com melalui agregator berita. Saat ini, akses ke situs tersebut telah terputus.
Dalam dokumen yang beredar, disebutkan bahwa lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO), sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang terkait dengan kontroversialnya pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Transaksi ini melibatkan perusahaan Ceko sebagai perantara.
Dalam dokumen tersebut, GRECO dilaporkan telah mengajukan permintaan tindakan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Menurut dokumen tersebut, terdapat indikasi yang perlu diinvestigasi, yang berasal dari dokumen whistleblower dari Parlemen Eropa, menyebutkan bahwa sejumlah besar dolar AS dari transaksi pembelian pesawat tua tersebut mengalir kepada Prabowo selaku Menteri Pertahanan.
Investigasi ini, seperti yang dijelaskan dalam dokumen yang sama, difokuskan pada dugaan korupsi lainnya di Kementerian Pertahanan, termasuk penunjukan lelang dan keterlibatan perusahaan cangkang yang diakui terkait dengan individu yang memiliki hubungan langsung dengan Prabowo.
Dokumen itu juga menyinggung bahwa Prabowo merupakan kandidat yang sedang membutuhkan dukungan dana untuk berkampanye dalam Pilpres 2024 dan kemungkinan pilpres berlangsung dua putaran.
Dokumen itu menyampaikan, jika menang pilpres, Prabowo akan memastikan kesepakatan soal pesawat tempur Qatar ini sebagai quid pro quo atau semacam tukar guling.
"Hal ini berpotensi menjadi krisis dan memalukan sehingga berdampak terhadap kepentingan kita," tulis dokumen itu.
Ketua TKN klaim hubungi banyak pihak
Sementara itu, Ketua TKN Rosan Roeslani mengeklaim bahwa dirinya telah mengonfirmasi langsung kabar itu kepada sejumlah pihak yang menurut dia berkaitan dengan dokumen permohonan yang diklaim berasal dari GRECO.
"Pertama, yang saya telepon itu pertama kali adalah ambassador Sung Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang baru saja kembali ke (Washington) DC," kata Rosan dalam kesempatan yang sama.
"Dan dia menyatakan, setelah dia cek ke anak buahnya bahwa tidak ada yang masuk ke Indonesia. Itu yang pertama," ia menambahkan.
Kedua, Rosan mengaku menghubungi Daniel Kritenbrink, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik.
"Yang ketiga, saya juga meminta bantuan dari embassy Indonesia kita di Amerika dan mengontak yang namanya Keith Devereaux. Itu yang bertanggung jawab di Indonesian desk, yang bertugas di Department of State (Kementerian Luar Negeri)," jelas dia.
"Dan dia me-reply, setelah dilakukan pengecekan, seperti yang disampaikan, tidak pernah ada. Jadi tiga orang yang kami hubungi untuk memastikan," ucap Rosan.
Dahnil Anzar mengeklaim, TKN mengetahui persis bahwa kabar itu hoaks dan mereka tahu persis dalang di balik kabar bohong ini.
"Dalam beberapa kasus, data-data atau penulisan-penulisan hoaks punya karakteristik yang sama. Tim kami sudah punya pengamatan tersebut dan pelakunya sama dengan hoaks yang selama ini sengaja disampaikan terkait informasi-informasi di luar negeri," kata dia.
"Ada indikasi (mengarah kepada seseorang). Jelas kami tahu persis siapa yang melakukan ini, makanya kami akan kumpulkan bukti yang cukup, baru kami proses secara hukum," tambah Dahnil.
Sementara itu, Wakil Ketua TKN Habiburokhman mengaitkan situasi ini dengan elektabilitas para pasangan calon beberapa hari jelang pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti.
"Jangan karena sudah panik, misalnya sudah sulit berkompetisi, lalu menggunakan cara-cara fitnah dan hoaks untuk mendegradasi kompetitor," ujar Habiburokhman dalam kesempatan yang sama.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
