”Karena saya solider dan hormat kepada Gus Dur,” ucap Luhut. Berada di luar pemerintahan selama masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Luhut memilih untuk fokus mengembangkan bisnisnya.
Hingga akhirnya Luhut kembali dipercaya mengemban tugas penting di pemerintahan Presiden Jokowi. Jenderal lulusan terbaik Akmil 1970 sekaligus peraih Adhi Makayasa ini kemudian menempati sejumlah jabatan strategis. Di antaranya, Kepala Staf Presiden (KSP) pada 2014-2015. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) 2015-2016.
Baca Juga:
Avtur Ramah Lingkungan, Senjata Baru Indonesia di Pasar Penerbangan Dunia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selama tiga tahun sejak 2016-2019. Termasuk Menteri Perhubungan (Menhub) sementara ketika Budi Karya Sumadi terpapar Covid-19 dan Menteri Kelautan dan Perikanan saat Edhy Prabowo terjerat kasus hukum.
Tidak hanya itu, Luhut yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) juga diberi tugas tambahan. Hal ini membuat sosok Luhut selalu mewarnai setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi.
Sebut saja, Luhut dipercaya sebagai Ketua Umum Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Mertua dari Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak ini juga diberikan tugas sebagai Wakil Ketua I Komite Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat Jawa-Bali.
Baca Juga:
Kisah Letjen Soegito Perintahkan Luhut Pandjaitan Cari Makanan di Tengah Peristiwa Malari
Kemudian Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta Koordinator Masalah Kelangkaan Minyak Goreng dan sederet tugas tambahan lainnya. Kemampuan Luhut dalam menyelesaikan berbagai permasalahan menjadikannya sosok yang diandalkan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kemampuan Luhut dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa membuatnya dijuluki sebagai “Menteri Segala Urusan”. Atau “Super Minister” bahkan “Presiden yang sesungguhnya”.
Memang, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 belum pernah ada tokoh atau pejabat yang menduduki begitu banyak pos dan jabatan sebagaimana Luhut Binsar Pandjaitan.
