Dirangkum
dari Reuters,Kamis (18/2/2021),
kebijakan ini muncul setelah Twitter
mendapat sorotan dari dunia internasional terhadap pendekatannya dengan
beberapa tokoh pemerintahan. Terutama, setelah Twitter memblokir akun Donald Trump sebelum lengser dari jabatan
Presiden AS, beberapa waktu lalu.
Pelabelan
ini tidak berlaku di negara yang sedang dilanda konflik kepemimpinan, seperti
di Myanmar.
Baca Juga:
Menunggu Penantian Perubahan Merek Twitter.com Jadi X.com
"Kami
akan memperhitungkan diskusi internasional tentang keabsahan pemerintah ketika
kami mempertimbangkan apakah label ini pantas diberikan (untuk negara
tertentu)," jelas direktur kebijakan publik global Twitter, Nick Pickles.
Pickles
juga mengatakan bahwa label ini hanya akan diberikan untuk akun pejabat yang
sudah terverifikasi saja.
Tokoh
publik yang akunnya belum mendapat lencana biru tidak akan mendapat label.
Baca Juga:
Netizen Sebut Mahfud MD Tak Bisa Bedakan Lebah Madu dan Tawon
Pickles
mencontohkan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di mana
akunnya saat ini belum diverifikasi, maka tidak akan dibubuhi label.
Namun,
akun Twitter Menteri Luar Negeri
Iran, Mohammad Javad Zarif, yang telah diverifikasi, tetap mendapat label. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
