WahanaNews.co | Komisi E DPRD DKI Jakarta akan panggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta buntut penjenamaan nama rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan rencananya rapat bakal diadakan pada pekan depan.
Baca Juga:
Jakarta Membutuhkan Anggaran Rp 600 Triliun menuju Status Kota Global
"Kita lihatlah. Minggu depan paling lambat," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (9/8/2022).
Johnny mengatakan agenda pemanggilan tersebut bertujuan meminta penjelasan kepada Dinkes selaku OPD yang bertanggung jawab atas penjenamaan Rumah Sehat itu.
Dia menilai semestinya Gubernur DKI Anies Baswedan lebih memprioritaskan meningkatkan layanan rumah sakit ketimbang branding.
Baca Juga:
Total Rugi BUMD PT Jakpro Kemungkinan Berpotensi Tembus Rp1 Triliun
"Pak gubernur kita ini gimana sih, itu kan nggak pokok banget, apalagi katanya hanya nulis Rumah Sehat, apa gunanya sih? Sebenarnya kalau Pak Gubernur itu punya perhatian pokok terhadap persoalan RS, yang harus dipikirkan itu pelayanan. Pelayanannya masih amburadul, khususnya di puskesmas, RSUD," jelasnya.
Politikus PDIP itu juga menyoroti pelayanan RSUD Jakarta yang tidak maksimal karena kerap merujuk pasien dari rumah sakit lainnya.
Dia bakal mendorong agar DKI melakukan pengadaan peralatan canggih dan didistribusikan ke faskes milik daerah demi pemerataan layanan kesehatan. Mengingat, Jakarta memiliki alokasi APBD yang besar.
"Yang harus dipikirkan lagi adalah gimana supaya RSUD di Jakarta, dia sudah punya peralatan-peralatan canggih, jadi nggak ada lagi warga DKI Jakarta kalau sakit tidak dirujuk ke RSCM. Kita kan punya dana APBD Rp 87 triliun, kenapa nggak berpikir ke situ, untuk menyiapkan alat-alat yang canggih itu," ujarnya.
Johnny mengkritik tujuan Anies dan Pemprov DKI menggaungkan branding Rumah Sehat untuk Jakarta.
Menurutnya, kebijakan itu tak mencerminkan kepentingan warga Ibu Kota saat ini.
"Pak Gub sebenarnya mengalami proses disorientasi, dia nggak tau apa yang mau dilakukan karena dia keluar dari visinya kemarin. Dia hanya buat sebuah kegiatan maupun kebijakan yang hanya jadi perhatian, yang kontroversial, menjadi pusat pemberitaan. Bukan semata-mata kepentingan warga DKI tapi kepada persoalan apa nanti yang dia capai karier ke depan," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Anies melakukan penjenamaan nama rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan anggaran branding Rumah Sehat menyesuaikan anggaran masing-masing RSUD.
"Proses penggantian logo Rumah Sehat untuk Jakarta dilaksanakan secara bertahap sesuai anggaran masing-masing RSUD dan merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan sarpras di RS," kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).
Ani menjelaskan anggaran rebranding tersebut disesuaikan anggaran RSUD, mulai dari dana pergantian logo hingga kebutuhan lainnya.
Menurutnya, anggaran tersebut masuk anggaran pemeliharaan sarana prasarana di rumah sakit tersebut.
Nantinya, proses pergantian logo rumah sehat bakal dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran RS yang ada saat ini.
"Setiap RSUD melaksanakan, tetapi secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran dan sebagai bagian dari pemeliharaan gedung. Bukan (dari APBD)" ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah pertimbangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama 31 RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Pemprov menyebut nama Rumah Sehat untuk Jakarta telah lama disiapkan.
Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah pertimbangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama 31 RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Pemprov menyebut nama Rumah Sehat untuk Jakarta telah lama disiapkan.
"Terkait penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta sudah cukup lama disiapkan," kata Ani Ruspitawati, Senin (8/8).
Ani menjelaskan beberapa pertimbangan Anies menggunakan nama Rumah Sehat untuk Jakarta.
Pertimbangan itu salah satunya untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap rumah sakit. [rsy]
