Apresiasi untuk DPRD DKI: Mendesak Klarifikasi Kabar Direksi TransJakarta ke Bali untuk Latihan Padel saat Halte Dirusak Massa
WAHANANEWS.CO, Jakarta - Izinkan saya menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, khususnya atas sikap terbuka dan responsif dalam menemui para demonstran di Kantor Dewan pada Kamis, 4 September 2025.
Baca Juga:
Warga Antusias Daftar Transportasi Umum Gratis di Jakarta, Lansia Rela Antre Panjang
Langkah tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan keterbukaan DPRD terhadap aspirasi masyarakat sekaligus menunjukkan kesediaan lembaga perwakilan untuk mendengar suara rakyat secara langsung, termasuk terkait isu gaji dan tunjangan anggota Dewan. Apresiasi ini menjadi catatan penting bahwa DPRD DKI Jakarta masih menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.
Di balik penghargaan tersebut, terdapat harapan agar DPRD DKI, khususnya Komisi B yang membidangi mitra kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), segera menindaklanjuti kabar keberangkatan sejumlah pimpinan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) ke Bali.
Kabar itu mencuat melalui pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan kegiatan tersebut berupa latihan padel dan melibatkan sekitar 70 orang dari jajaran manajemen, termasuk Direktur Utama Welfizon Yuza, Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Mayangsari Dian Irwantari, Direktur Operasional dan Keselamatan Daud Joseph, serta beberapa kepala divisi.
Baca Juga:
Teriak 'Teroris' dan Tendang Penumpang Transjakarta, Kakek 69 Tahun Ini Akhirnya Minta Maaf Sambil Gemetar
Yang menimbulkan keprihatinan adalah keberangkatan itu dilakukan pada saat situasi Jakarta genting, ketika terjadi kerusuhan yang merusak 22 halte TransJakarta. Wajar bila publik mempertanyakan sensitivitas sosial serta prioritas direksi dalam menjalankan amanahnya.
Media yang sama melaporkan telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak TransJakarta, namun belum memperoleh jawaban resmi. Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, sempat merespons, tetapi dengan syarat agar pernyataannya tidak dikutip. Sementara itu, Komisaris TransJakarta Johan Budi menyarankan agar klarifikasi ditanyakan langsung kepada Direksi atau Humas. Ketidakjelasan pernyataan resmi ini justru memperkuat spekulasi publik.
Memang ada media online lain yang menyinggung persoalan ini, seakan-akan sebagai klarifikasi. Namun karena bukan merupakan penjelasan resmi dari Direksi atau internal TransJakarta, publik tetap berhak menganggapnya belum sahih.
