Biaya tersebut ditetapkan sebesar 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Dan diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 0,15 persen dari realisasi PAD itu Rp 28 miliar. Dari Rp 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun,” ungkap Dedi.
Baca Juga:
Sekolah Swasta Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN Bandung, Protes Aturan Rombel 50 Siswa
Namun ia menekankan, uang tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Dedi, dana itu digunakan untuk membangun jembatan dan rumah warga yang tidak mampu, membiayai pengobatan orang sakit, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
Ia bahkan menyatakan siap jika dana operasional itu dihapus, meski mengingatkan bahwa masyarakatlah yang akan paling terdampak.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Siap Diperiksa Polisi Usai Tiga Orang Tewas di Acara Pernikahan Putranya
“Saya bersedia (dana operasional) dihapus, tetapi kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur dan minta bantuan gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD, nanti akan mengalami hambatan,” kata Dedi.
“Yang dirugikan bukan saya dan keluarga, tapi yang dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan,” tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
