WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya buka suara tanpa basa-basi soal isu gaji dan tunjangan fantastis yang menyeret namanya, sekaligus mengungkap detail bagaimana uang tersebut benar-benar digunakan.
Penjelasan ini disampaikan Dedi untuk menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya menerima gaji dan tunjangan hingga Rp 33 miliar per tahun.
Baca Juga:
Sekolah Swasta Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN Bandung, Protes Aturan Rombel 50 Siswa
Lewat akun Instagram @dedimulyadi71 pada Jumat (12/9/2025), Dedi menegaskan bahwa gaji dan tunjangan yang ia terima sebagai gubernur hanya sebesar Rp 8,1 juta per bulan.
Ia bahkan mencoret sejumlah anggaran yang dianggap tidak perlu, termasuk baju dinas dan mobil dinas.
“Jadi baju dinas gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas, saya tidak mengambilnya,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Siap Diperiksa Polisi Usai Tiga Orang Tewas di Acara Pernikahan Putranya
Tak hanya itu, Dedi juga memangkas anggaran dinas yang awalnya Rp 1,5 miliar menjadi Rp 750 juta, lalu kembali dikurangi hingga tersisa Rp 100 juta per tahun.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut dari anggaran tersebut dirinya baru menggunakan Rp 74 juta.
Dedi kemudian menjelaskan ihwal biaya operasional yang diterima berdasarkan aturan pemerintah.
Biaya tersebut ditetapkan sebesar 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Dan diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 0,15 persen dari realisasi PAD itu Rp 28 miliar. Dari Rp 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun,” ungkap Dedi.
Namun ia menekankan, uang tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Dedi, dana itu digunakan untuk membangun jembatan dan rumah warga yang tidak mampu, membiayai pengobatan orang sakit, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
Ia bahkan menyatakan siap jika dana operasional itu dihapus, meski mengingatkan bahwa masyarakatlah yang akan paling terdampak.
“Saya bersedia (dana operasional) dihapus, tetapi kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur dan minta bantuan gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD, nanti akan mengalami hambatan,” kata Dedi.
“Yang dirugikan bukan saya dan keluarga, tapi yang dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan,” tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
