WahanaNews.co | Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi
Mulyadi alias Demul, menantang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk
menganggarkan dana Rp 1 triliun demi reboisasi kawasan hutan di Bogor dan
sekitarnya.
Reboisasi
tersebut penting demi mencegah banjir yang ujung-ujungnya merugikan warga
Jakarta.
Baca Juga:
Dicampakkan Partai Pengusungnya, Bagaimana Nasib Anies?
Dedi
menjelaskan, banjir di kawasan Gunung Mas, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu
karena salah satunya akibat hutan menipis.
Ia
menjelaskan, hutan di Gunung Mas itu tinggal 5 persen.
Sementara
di undang-undang lama, hutan pada sebuah wilayah minimal 30 persen. Lalu di undang-undang
baru ia berharap luas hutan sebuah wilayah naik menjadi 40 persen.
Baca Juga:
Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran dengan Riang Gembira
Dedi
mengatakan, hutan di Bogor sangat berpengaruh terhadap DKI. Jika hutan di Bogor
dan sekitarnya rusak, maka warga Jakarta yang dirugikan.
"Bogor
punya Sungai Ciliwung. Jika hutan gundul di hulu, maka air tidak terserap lalu
akan meluncur deras melalui Sungai Ciliwung dan Kalimalang hingga akhirnya
sampai ke Jakarta dan menyebabkan banjir," kata Dedikepada wartawan, via
sambungan telepon,Kamis (21/1/2020).
Hutan-hutan
di daerah sekitar Bogor, seperti Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan
Kabupatan Bandung, pun sangat berpengaruh terhadap Jakarta.
"Jika
aliran dari Sungai Citarum tak terkendali, yang kena musibah Jakarta. Kalau
Jatiluhur jebol, dalam 15 menit Jakarta tenggelam," kata Dedi.
Ia
menyebutkan sejumlah sungai di daerah penyangga yang akan berpengaruh terhadap
Jakarta.
Selain
Ciliwung (Bogor, Jakarta), ada Citarum (Bandung, Purwakarta, Karawang, Bekasi),
Kalimalang (Bekasi), dan Cibeet (Bogor dan Bekasi).
Semuanya
saling berhubungan dan jika meluap bisa berdampak ke Jakarta.
Hutan Abadi
Dedi
mengaku, ketika dirinya masih menjabat Bupati Purwakarta, pernah bertemu Gubernur
DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengusulkan proposal agar
Pemprov DKI berinvestasi dalam hutan abadi.
Ia
menawarkan agar DKI membeli pohon-pohon di sekitar daerah alira sungai (DAS)
Citarum dan Cimanuk yang pada akhirnya mengalir ke Jakarta.
Bahkan, staf
Ahok waktu itu pernah datang ke Purwakarta untuk riset. Namun, sejak kunjungan riset itu hingga
kini, belum ada tindak lanjut.
Kini,
Dedi menawarkan kembali ke Gubernur DKI, Anies Baswedan, untuk
membuat anggaran 2021, minimal Rp 1 triliun, guna
reboisasi hutan negara di daerah-daerah penyangga Jakarta, terutama di kawasan
sepanjang daerah aliran sungai.
Jika
pohon-pohon di DAS itu milik masyarakat, maka Pemprov DKI bisa membelinya untuk
dijadikan pohon abadi.
"Jadi,
Pemprov DKI itu nanti jadi ibu kota. Karena ibu, dia sayang pada anak-anak
kotanya. Toh misalnya, kalaupun Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun dikeluarkan
untuk reboisasi hutan dan itu dikerjakan oleh DKI, karena uang di Jakarta pun
uang dari daerah," kata Dedi.
Dedi
mencontohkan, perusahaan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan
NPWP dan rata-rata kantor mereka berada di Jakarta.
Artinya,
pajak itu mengalir ke Jakarta, meski pabriknya berada di daerah lain,
seperti Purwakarta, Bekasi dan sekitarnya.
"Jadi
Jakarta itu mendapat bagi hasil yang keringatnya atau rasa susah dan
pencemarannya terjadi di daerah," kata Dedi.
"Saya
menantang Gubernur Anies mengeluarkan dana Rp 1 triliun untuk penghijauan
kawasan hutan di Bogor dan daerah sekitarnya. Misalnya, DAS Citarum banyak
pohon milik rakyat di atas tanah negara. Ketika gede ya ditebang. Sayang kalau
ditebang, bagaimana kalau dibeli Pemprov DKI untuk pohon abadi," katanya.
Sementara
warga yang biasa menebang pohon milik mereka karena membutuhkan uang, bisa
beralih profesi menjadi peternak sapi.
Lalu
bekerjasama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI untuk membeli sapi dari
mereka demi memenuhi kebutuhan daging. [qnt]