WahanaNews.co | Guna
menangani pandemi Covid-19, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menerbitkan
kebijakan memotong tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Pemkot Solo.
Langkah ini dilakukan sebagai ikhtiar menambal defisit
anggaran Kota Solo.
Baca Juga:
Menuju Solo, Presiden RI ke-7 Jokowi Dikawal Delapan Pesawat Tempur TNI AU
Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, mengatakan kebijakan
tersebut sudah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo. DPRD pun
menyetujui pengajuan tersebut.
"Itu kan sudah kita sepakati bersama dan disetujui
bersama wali kota," kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (30/7/2021).
Menurutnya, tidak hanya TPP yang dipotong, melainkan
anggaran kegiatan Pemkot Solo. Total dari penghematan tersebut mencapai Rp 19
miliar.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Antar Jokowi Kembali ke Solo
"Rp 19 miliar itu semua kegiatan PNS, tidak hanya TPP,
misalnya pembangunan gedung BPBD, kegiatan dinas ditunda, makan minum, dan
sebagainya," ujar dia.
Budi menjelaskan bahwa anggaran Pemkot Solo mengalami
defisit Rp 92 miliar. Namun setelah dilakukan pengalihan anggaran, kini masalah
tersebut terselesaikan.
"Kita defisit Rp 92 miliar karena memang hampir semua
sektor minta relaksasi pajak dan retribusi," ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo, mengusulkan
agar TPP untuk tenaga kesehatan (nakes) tidak dipotong. Terutama untuk nakes
yang bertugas di puskesmas.
"Karena nakes yang di dinas dan puskesmas ini tidak
mendapatkan insentif. Berbeda dengan nakes rumah sakit yang mendapat insentif
25 hari per bulan. Mereka ini garda terdepan dalam penanganan COVID-19,"
ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, Putut Gunawan.
Terpisah, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih
belum memberi kepastian terkait pengecualian potongan TPP untuk nakes. Namun
dia menjelaskan bahwa kebijakan itu diambil sebagai langkah darurat.
"Nanti dulu. Ini kan saat-saat darurat, memang butuh manuver
darurat. Nanti saya pastikan. Saya juga harus memastikan dana untuk penanganan
COVID-19," kata Gibran. [dhn]
