Seperti UNICEF, kata dia, mereka masih ada program pendampingan perlindungan anak di Aceh sampai April.
Karena itu Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.
Baca Juga:
Fadhlullah Siap Jalankan Arahan Mendagri, Soal Inflasi dan Kamtibmas
"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.
UNDP, kata dia, pernah terlibat pada penanganan tsunami dan sekarang masih di Indonesia. Diharapkan pasca-bencana ini mereka bisa membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan supervisi dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, bisa masuk untuk membantu.
Tetapi yang dibangun kemudian, menurut dia, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB, sehingga masalah ini menimbulkan pro kontra.
Baca Juga:
AMP-SAKA: Integritas Wali Kota Subulussalam HRB Layak Dipertanyakan
Ia mengakui masih ada kekurangan, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia. Tetapi yakinlah, kata dia, dengan bencana besar ini pemerintah berpikir secara menyeluruh bagaimana penanganan ekstra. Mengingat ini kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi, selain tsunami.
Kemudian, lanjut dia, Tim Komunikasi Presiden juga telah menanyakan hal ini dan setelah dijelaskan, mereka akhirnya terpahami, dan menyambut positif kalau itu hal yang biasa dalam menggalang dukungan.
"Apalagi mereka (UNDP - UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," kata Muhammad MTA.
