Beberapa diantaranya bahkan telah mendapatkan sertifikasi yang seluruhnya dibiayai dengan APBD Kabupaten Teluk Wondama.
"Karena mereka hanya datang untuk dapat NIP dan mengurus sertifikasi dan setelah itu mereka pulang ke kampung halaman asal sehingga kekurangan guru ini masih terjadi sampai saat ini," ucap Sembiring.
Baca Juga:
Paslon DOAMU, Dominggus Mandacan-Mohammad Lakatoni Road Show Kampanye di Kabupaten Fakfak
Belajar dari pengalaman tersebut, menurut dia, kebijakan yang ditempuh Pemkab Teluk Wondama saat ini adalah melakukan kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Papua Barat untuk menyekolahkan putera-puteri Wondama yang siap menjadi guru.
Perguruan tinggi dimaksud, yaitu Universitas Muhamadiyah (Unimuda) Sorong, dimana sebanyak 400 mahasiswa-mahasiswi asal Teluk Wondama saat ini sedang menuntut ilmu untuk menjadi guru.
Kerja sama itu menghabiskan anggaran daerah yang tidak sedikit yakni mencapai lebih dari Rp28 miliar.
Baca Juga:
DPD AMPI Kabupaten Fakfak, Secara Aklamasi Tunjuk Tommy Hamjah Rumagesan Sebagai Ketua
"Tujuannya untuk menyiapkan SDM di Teluk Wondama, putera-puteri Wondama untuk mengisi kekurangan guru yang ada saat ini. Jadi Pemda tidak tinggal diam. Kebijakan itu walaupun itu mahal tapi Pemda harus lakukan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru," kata mantan Kepala SMAN 01 Wondama itu.
Selain masalah kekurangan guru, hal lain yang cukup mengganggu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Teluk Wondama yaitu ketersediaan sarana prasarana (sarpras) pendidikan yang belum memadai alias masih sangat terbatas. [Tio]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
