WahanaNews.co | Menutup tahun anggaran 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung dan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung bersama stakeholder telah melakukan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Realisasi 31 Desember 2022 tingkat deputies dan committee.
Melalui rapat ALCo dibahas isu-isu strategis di Lampung terkait penerimaan negara, belanja negara, hingga kondisi aset, yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan policy responses kepada pemerintah pusat.
Baca Juga:
Bahlil Targetkan Lifting Minyak Indonesia Capai 900 Ribu Barel per Hari pada 2029
Secara umum kinerja APBN dan APBD di Lampung sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi modal utama dalam menjalani tahun 2023 yang penuh kewaspadaan.
"Kinerja anggaran 2022 sudah on track. Dan ini menjadi modal bagi seluruh stakeholders dalam menghadapi tahun 2023 yang di prediksi akan banyak tantangan," ungkap M. Dody Fachrudin.
Oleh karena itu, lanjut Kakanwil DJPb Provinsi Lampung tersebut, perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama sehingga pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat dan berdampak mengerek perekonomian lokal.
Baca Juga:
Satgas Baru Dibentuk, Hilirisasi Industri Bisa Gunakan Dana APBN
Untuk diketahui bahwa informasi kinerja APBN hingga periode 31 Desember 2022 yang menunjukkan penerimaan di Lampung terealisasi sebesar 116,84 persen dari target penerimaan atau senilai Rp11,3 triliun.
Adapun secara year on year (yoy), pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 8,11 persen dengan kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp3,69 triliun dan Bea Keluar sebesar Rp2,17 triliun.
Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Lampung hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,55 persen dibandingkan November 2022.
Realisasi penerimaan perpajakan tersebut mencapai 115,79 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan. Sedangkan untuk penerimaan PNBP dari pengelolaan aset mencapai Rp14,38 Miliar atau naik 20,53% dari tahun lalu. Tren naiknya realisasi perpajakan di tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung juga terus tumbuh positif.
Hal tersebut tentu didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp29,84 triliun, naik sebesar 2,66 triliun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yakni Rp. 27,19 triliun.
Untuk kinerja APBD se Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp27,23 triliun, Belanja Daerah Rp26,74 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp0,42 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp0,91 triliun.
Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19,84 triliun atau 72,85 persen dari total pendapatan APBD.
Realisasi Kredit Program
Realisasi KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp11,22 triliun yang disalurkan kepada 267.402 debitur atau naik sebesar 32,84 persen (yoy).
Untuk mendorong UMKM tumbuh, Kanwil DJPb Provinsi Lampung terus menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda, Perbankan, OJK dan stakeholders lainnya dalam rangka pemberdayaan UMKM dan percepatan akses keuangan kepada pelaku UMKM melalui Kredit Program KUR maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Adapun realisasi penyaluran UMi per 31 Desember 2022 mencapai Rp321,8 miliar untuk membantu 78.047 pelaku usaha mikro atau naik sebesar 34,78 persen (yoy). Untuk memperluas manfaat pembiayaan UMi, Kanwil DJPb Provinsi Lampung fokus untuk memperluas informasi dan menambah jumlah penyalur UMi, khususnya koperasi-koperasi yang ada di Lampung untuk dapat berpartisipasi dengan menjadi penyalur UMi baru.
Realisasi APBN dan Pola Penyerapan Anggaran
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga, pertanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp8,71 triliun atau 95,21 persen dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp9,15 triliun. Sedangkan realisasi belanja TKDD tercatat sebesar Rp21,13 triliun atau telah mencapai 99,74 triliun dari pagu sebesar Rp21,18 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase capaian realisasi belanja negara ini mengalami peningkatan sebesar 0,78 persen.
Serapan anggaran yang dialokasikan pada Provinsi Lampung masih menumpuk di akhir tahun.
Di bulan September 2022, realisasi APBN mencapai 60,26 persen sehingga secara kumulatif terdapat peningkatan sebesar 38,54 persen pada triwulan terakhir Tahun Anggaran 2022.
Kementerian Keuangan bersama seluruh satker vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pengelola anggaran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa, akan bersinergi melaksanakan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Melalui acuan yang terangkum dalam Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, diharapkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta terwujudnya belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better), dan juga pemulihan ekonomi di regional akan tercapai.[zbr]
