WahanaNews.co | Menanggapi banyaknya keluhan peserta seleksi Anggota PPK Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sumedang, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Rahmat Juliadi menyebutkan bahwa pengumuman hasil seleksi PPK tersebut benar-benar mengagetkan.
“Hasilnya sungguh di luar dugaan. Banyak peserta seleksi yang nilai CAT-nya bagus dan punya pengalaman kepemiluan, tapi ternyata tidak lolos. Bahkan disinyalir banyak masuk titipan-titipan. Ini sangat memprihatinkan,” katanya, pada WahanaNews.co, Selasa (20/12).
Baca Juga:
Rapat Kerja KPU Sumedang, Bahas Distribusi Logistik Pilgub dan Pilbup 2024
“Saya benar-benar kecewa. Sebetulnya titipan itu boleh saja ada, tetapi harus orang-orang yang memang layak dan memiliki pengalaman. Jika nilai seleksinya bagus dan diperkuat oleh pengalaman, kan bagus itu,” sebutnya.
Rahmat juga minta agar KPU tidak main-main. Jika dimulai dengan tidak adanya transparansi dan main titipan-titipan, menurutnya, berarti sudah tidak independen lagi.
“Bahkan ada satu orang terdeksi sebagai anggota parpol dan punya KTA. Ditambah fakta di setiap kecamatan, PPK yang lolos seleksi itu ada saja yang merupakan anggota ormas tertentu. KPU saya sarankan untuk proaktif menyikapi hal ini. Kenapa ada peserta dengan nilai tertulis bagus-bagus tapi tak lolos, jangan-jangan tergeser oleh anggota ormas titipan,” ungkapnya.
Baca Juga:
KPU Sumedang Temukan Sejumlah Surat Suara Rusak Saat Penyortiran dan Pelipatan
Rahmat mendesak KPU agar segera melakukan klarifikasi.
“Buka saja semuanya. Harus jelas. Apalagi seleksi pada tahapan wawancara itu pertanyaannya tidak sesuai dengan aturan atau pedoman, bahkan penguji mempertanyakan hal-hal lain yang tak ada hubungannya,” katanya lagi.
Rahmat mengaku dirinya pun sempat didatangi beberapa orang yang minta bantuan agar bisa lolos seleksi PPK.
“Jujur saja ya. Banyak orang yang datang pada saya, minta bantuan untuk diloloskan. Tapi saya tak bersedia melakukan itu. Tugas saya justru mengontrol KPU,” sebutnya.
Banyak peserta yang mendapatkan nilai CAT bagus, sambungnya, tapi diduga tergeser oleh orang yang punya pengaruh kuat terhadap KPU.
“Mungkin itu dari pihak pemerintahan, ormas, atau OKP, dan ada hubungan yang sifatnya itu garis komando, misalnya saja terkait alokasi anggaran. Jika ini benar-benar terjadi, berarti preseden buruk bagi KPU,” paparnya.
“Penyelenggaraan pemilu itu kan harus jurdil, jujur dan adil. Itu diawali oleh penyelenggaranya. KPU sendiri malah main mata, dan tidak ada transparansi. Kalau begitu, KPU bisa jadi partisan. Jika misalnya kepala daerah dari partai A, lalu partai A itu ternyata bisa menitipkan orangnya sebagai penyelenggara di PPK. Ini misal ya,” pungkasnya.
Sementara itu, ketika hendak diminta klarifikasinya melalui telefon pada Selasa (20/12) sore, Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi tidak dapat dihubungi. [rna]
