"Demikian juga data by name by address,
nomor KTP, nomor KK, dari warga pengungsi yang tinggal di rumah-rumah keluarga,
supaya diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp 500.000/bulan/KK selama
6 bulan. Kami minta untuk segera dilengkapi oleh masing-masing kabupaten dan
kota," jelas Marius.
Ia juga menyampaikan, sesuai dengan pertemuan
dengan jajaran Kementerian/lembaga kemarin, Kementerian Sosial membutuhkan data
dari kabupaten dan kota terkait dengan jumlah orang meninggal agar bisa
diproses lebih lanjut untuk dana satunannya.
Baca Juga:
Pemkab Sigi Usulkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 43 Sekolah ke BNPB Sulawesi Tengah
"Lalu Kementerian PUPR juga membutuhkan
data yang lengkap tentang kerusakan infrastruktur, seperti jembatan dan jalan,
baik itu jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota," ujar
dia.
Kementerian Kesehatan juga, lanjut Marius,
butuh data mengenai kerusakan-kerusakan fasilitas kesehatan, agar diharapkan
kabupaten dan kota melaporkan data yang selengkapnya.
Juga Kementerian Pendidikan membutuhkan data
kerusakan-kerusakan sarana pendidikan, sehingga diharapkan semua didata dengan
baik.
Baca Juga:
Gubernur Gorontalo Fokus Tangani Banjir dengan Respons Cepat di Wilayah
"Kita harapkan dengan data tersebut maka
diharapkan ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam kebijakan-kebijakan
yang diambil Pemerintah Pusat dan juga Provinsi," ujar Marius. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
