"Demikian juga data by name by address,
nomor KTP, nomor KK, dari warga pengungsi yang tinggal di rumah-rumah keluarga,
supaya diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp 500.000/bulan/KK selama
6 bulan. Kami minta untuk segera dilengkapi oleh masing-masing kabupaten dan
kota," jelas Marius.
Ia juga menyampaikan, sesuai dengan pertemuan
dengan jajaran Kementerian/lembaga kemarin, Kementerian Sosial membutuhkan data
dari kabupaten dan kota terkait dengan jumlah orang meninggal agar bisa
diproses lebih lanjut untuk dana satunannya.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Bengkulu Bangun Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pasca-Bencana Alam
"Lalu Kementerian PUPR juga membutuhkan
data yang lengkap tentang kerusakan infrastruktur, seperti jembatan dan jalan,
baik itu jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota," ujar
dia.
Kementerian Kesehatan juga, lanjut Marius,
butuh data mengenai kerusakan-kerusakan fasilitas kesehatan, agar diharapkan
kabupaten dan kota melaporkan data yang selengkapnya.
Juga Kementerian Pendidikan membutuhkan data
kerusakan-kerusakan sarana pendidikan, sehingga diharapkan semua didata dengan
baik.
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Bangun Tanggul dan Dua Jembatan di Desa Tapandullu Rp21,8 M
"Kita harapkan dengan data tersebut maka
diharapkan ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam kebijakan-kebijakan
yang diambil Pemerintah Pusat dan juga Provinsi," ujar Marius. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
