Menurut SGY, salah satu indikator penting adalah pencapaian target layanan air bersih 100 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029.
Selain itu, pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis energi, dan transformasi teknologi juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga:
Orang Tajir, Negeri Kaya, Koruptor, dan Anak SD di Ngada–NTT: Siapa yang Bertanggung Jawab?
“Persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Matsani, menilai kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi Jakarta menuju kota global.
Menurutnya, Jakarta saat ini memasuki fase baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar Jakarta tetap menjadi kota yang kompetitif, modern, dan memiliki karakter yang kuat.
Baca Juga:
Arahan Gubernur Pramono dan Menteri LH Jadi Acuan, Operasional RDF Rorotan Dilaksanakan Bertahap
“Jakarta saat ini tengah berada pada fase transformasi yang sangat strategis sebagai kota yang terus berkembang menuju kota global. Jakarta tidak hanya harus unggul dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berdaya,” kata Matsani.
Ia menambahkan, aktivis merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik, menjaga persatuan, dan mengawal kebijakan agar tetap transparan serta berpihak kepada kepentingan warga.
Matsani menegaskan, cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan para aktivis.
