WahanaNews.co | Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa
Tengah,tidak setuju dengan program pemerintah pusat yang berencana
mengimpor beras.
Bupati
Blora, Arief Rohman, mengaku, hasil panen para petani di daerahnya sudah cukup melimpah.
Baca Juga:
Ombudsman RI: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras
Sehingga,
pihaknya tidak akan menggunakan beras impor.
"Kalau
masukan dari pemerintah daerah ini, karena melihat hasil panen yang melimpah
ini, untuk Blora sih masih bisa
tercukupi dari lokal sini ya, kita produksinya berlebih," ucap Arief
Rohman, saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Blora, Rabu (17/3/2021).
Menurutnya,
pemerintah pusat harus mempertimbangkan ulang rencana untuk mengimpor beras.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Beras di 2024
"Saya
kira harus dipertimbangkan. Ya nanti kita memohon ke pemerintah maupun yang
ngurusin itu untuk mengoptimalkan beras lokal dulu," katanya.
Blora Surplus Beras
Sementara
itu, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Blora, Lilik Setyawan,
menjelaskan produksi beras di wilayahnya selama setahun mencapai 600.000 ton.
Sedangkan,
beras yang dikonsumsi masyarakat tidak lebih 150.000 ton.
"Kita
itu produksi berasnya setahun bisa sampai 600.000 ton, yang dikonsumsi
seperempatnya, yang lain itu bisa surplus, bisa dikirim ke luar daerah,"
jelasnya.
Maka
dari itu, apabila pemerintah pusat benar-benar mengimpor beras, maka harga
beras petani lokal akan semakin turun.
"Jadi
memang betul, selain menolak impor beras, kita juga harus menolak beras masuk
ke Kabupaten Blora," jelasnya.
Lilik
mengungkapkan, pada Februari 2021, petani Blora mampu menghasilkan sekitar 70.000 ton gabah,
dengan luas lahan sekitar 14.000 hektar.
"Kalau
nanti Maret, puncak panen, diperkirakan akan sekitar 40.000-an hektar
panen. Pekan pertama sudah 6.000 hektar, jadi kalau 40.000 hektar ada sekitar
200.000 ton gabah kering panen. Kalau diberaskan mungkin sekitar 150.000
ton," terangnya.
Bulog Pati Salurkan Beras Lokal ke Luar Jawa
Di sisi
lain, Kepala Bulog Subdivre II Pati, Yonas Haryadi Kurniawan,
mengatakan, Bulog di Karesidenan Pati tidak pernah menerima beras impor.
Bahkan,
beras dari para petani se-Karesidenan Pati dapat disalurkan ke sejumlah daerah di
Kalimantan dan Sumatera.
"Dari
tahun ke tahun, sebelum masa saya pun, Karesidenan Pati tidak pernah
menerima impor. Kita wilayah surplus, yang biasanya kita suplai daerah tetangga. Tahun 2019, 2020, itu
kita suplainya ke Sumatera, Kalimantan. Dan Jawa kita suplai ke Jogja,"
ucapnya.
Diberitakan
sebelumnya, pemerintah akan melakukanimpor beras sekitar 1 juta ton
pada awal tahun ini.
Klaim
pemerintah, impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.
Beras
imporakan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya
dengan istilahiron stock.
Rencana
impor beras ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.
Direktur
Utama Perusahaan Umum (Perum)Bulog,Budi Waseso alias Buwas,
mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini.
Langkah
impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri
Perdagangan, Muhammad Lutfi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartanto. [qnt]