WahanaNews.co | Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengatakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.
"Memang anggaran PEN yang dipinjamkan untuk kita ini tidak bisa terealisasi maksimal untuk berbicara normalisasi Ciliwung," ucap Ida kepada wartawan, Selasa (7/9/2021).
Baca Juga:
Warga Jakarta Sampaikan Kesan dan Harapan Atas Kehadiran Sodetan Ciliwung
Kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam kegiatan pembebasan lahan adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Tidak dijelaskan detil maksud dari surat warga yang kemudian menjadi kendala.
"Untuk sementara, kemarin itu belum bisa terealisasi dikarenakan terkait dengan surat-surat tanahnya. Ini yang memang masih menjadi kendala," kata Ida.
Namun demikian, kata Ida, kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga. Politikus PDIP itu berujar, Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi.
Baca Juga:
Jokowi Sebut Normalisasi Ciliwung Segera Rampung
Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021. "Kemarin sudah 50 sekian persen kalau ada satu lagi dibayarin," tandasnya.
Sementara, Dinas SDA hingga saat ini belum merespons mengenai kelanjutan pembebasan lahan terkait proyek pengendalian banjir yang menjadi prioritas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Begitu pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri, belum menanggapi perihal nilai pencairan dana pinjaman PEN untuk pelaksanaan pembebasan lahan.
