WahanaNews.co | Pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 sudah sebulan lebih berakhir. Namun, masih tersisa beberapa permasalahan, termasuk pembayaran honor bagi tenaga medis (nakes), media center dan driver ternyata masih menjadi persoalan.
Puluhan nakes pun menggelar aksi demo di Sekretariat PB PON di Kantor Otonom Kotaraja Abepura Jayapura, Senin (29/11/2021). Para nakes ini menuntut pembayaran honor yang sudah dijanjikan sesuai SK.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Molornya pembayaran honor dan jawaban pihak PB PON yang tidak pasti membiuat mereka geram dan meminta presiden melalui pihak audit turun tangan melihat permasalahan ini. Dugaan penyelewengan anggaran muncul lantaran honor ini seolah ditilep.
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa angkat bicara. Dia meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit persoalan ini.
"Tugas pemerintah daerah pasca PON XX di Papua adalah menyelesaikan hak-hak para relawan PON, tim medis dan sopir. Bonus atlet Peparnas dan permasalahan pembayaran venue, ini soal," kata Kadepa.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Demi sukses administrasi baik PON XX maupun Peparnas 2021 saat ini, lanjut dia, banyak pihak meminta keterlibatan penegak hukum dalam menggali sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralamik Nasional (Peparnas) XVI. Hal ini lantaran banyak kasus mulai mencuat soal honor.
"Pertanggungjawaban harus dan saya yakin Panitia PON XX dan Peparnas pasti sudah siap mempertanggungjawabkan semua. Pihak penegak hukum baik BPK, KPK, Polda maupun Kejaksaan Tinggi mesti melihat ini," ucapnya.
Dirinya berharap, seluruh rakyat Papua tidak terprovokasi dengan urusan-urusan pemerintahan yang sedang akan berjalan ke depan, termasuk dua event nasional tersebut.
