WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot setelah Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Imamudin Yuliadi menegaskan anggaran MBG tidak boleh dicampuradukkan dengan anggaran pendidikan maupun isu kesejahteraan guru, karena memiliki mandat dan tujuan yang berbeda, Rabu (7/01/2025).
Menurut Imamudin, MBG merupakan program negara yang berdiri di atas mandat konstitusional yang jelas, yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baca Juga:
SJAS Konsolidasikan Mitra dan SPPI, Siap Gaspol Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis 2026
"Harus dibedakan secara tegas dari anggaran pendidikan dan gaji guru karena peruntukannya berbeda, meski dampak akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi fisik dan kesehatan siswa menjadi lebih baik," ujar Imamudin, melansir Antara, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, MBG dirancang untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Dengan kondisi fisik yang sehat, lanjutnya, siswa diharapkan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan konsentrasi, serta menekan risiko stunting dan berbagai gangguan kesehatan lainnya.
Baca Juga:
Keracunan MBG Disorot, Prabowo: Saya di Rumah Saja Bisa Salah Makan
Namun demikian, menurut Imamudin, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung sehingga program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung MBG karena keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur, susu, hingga buah-buahan.
"Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik, jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar," tuturnya.
