Imamudin menilai, apabila MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, maka program ini berpotensi menciptakan efek pengganda yang signifikan.
Efek pengganda tersebut, sambung dia, mencakup peningkatan permintaan produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga:
SJAS Konsolidasikan Mitra dan SPPI, Siap Gaspol Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis 2026
Rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini, menurutnya, juga menjadi peluang besar bagi perekonomian daerah karena akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.
"Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar," paparnya.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan MBG agar program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
Baca Juga:
Keracunan MBG Disorot, Prabowo: Saya di Rumah Saja Bisa Salah Makan
"Keterlibatan masyarakat akan memastikan MBG benar-benar menjadi program rakyat yang merakyat, bukan sekadar proyek birokrasi," ucap Imamudin.
Di sisi lain, besarnya anggaran MBG, menurutnya, menuntut sistem manajemen dan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.
"Jangan sampai menjadi ajang rent seeking karena jika itu terjadi yang dikorbankan adalah rakyat, misalnya muncul kasus keracunan makanan akibat pengelolaan yang asal-asalan," ujarnya.
