Kementerian Informasi dan Komunikasi melaporkan 17.400 pengaduan dari pengguna internet, dengan kerugian melebihi USD 12 juta. Negara ini menghadapi 24 jenis penipuan, termasuk pencurian identitas, peretasan akun akibat kartu SIM anonim, rekening bank yang tidak sah, pelanggaran data pribadi, dan munculnya teknologi baru seperti AI DeepFake.
Pemerintah Vietnam menangani masalah ini melalui serangkaian tindakan, termasuk penegakan undang-undang perlindungan konsumen, penyusunan legislasi industri teknologi digital, edukasi dan peningkatan kesadaran konsumen, penuntutan terhadap penipuan, dan mencari kerja sama internasional.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Gilly Wong Fung-han, Chief Executive dari Hong Kong Consumer Council, mencatat bahwa Hong Kong, sebagai pusat keuangan global dan pemimpin inovasi digital, sedang melaksanakan lebih dari 100 proyek transformasi digital. Pada Juli 2024, pembentukan Digital Policy Office bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah untuk melindungi konsumen dari ancaman teknologi terkait AI.
Pada tahun 2023, penipuan belanja online menjadi masalah konsumen terbesar, dengan 32,28% dari total keluhan. Pada Mei 2024, 21 klip video deepfake yang menyamar sebagai pejabat pemerintah atau selebriti ditemukan, di mana warga Hong Kong ditipu sebesar USD 25 juta karena mereka percaya sedang melakukan panggilan video dengan seorang eksekutif senior keuangan dari perusahaan multinasional Inggris.
Tindakan pencegahan Hong Kong meliputi penggunaan alat seperti "Scameter" untuk deteksi penipuan online yang komprehensif, mempromosikan kesadaran konsumen, memantau pasar online dan offline, serta meningkatkan transparansi melalui platform seperti Online Price Watch dan Oil Price Watch. Selain itu, kerjasama internasional tetap menjadi komponen penting dalam memerangi ancaman ini.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
[Redaktur: Andri Frestana]
