WAHANANEWS.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah hukum strategis dengan menerbitkan aturan khusus gugatan konsumen sebagai upaya memperkuat pelindungan masyarakat sekaligus memulihkan kerugian akibat praktik melawan hukum di sektor jasa keuangan.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan Pelindungan Konsumen yang dirancang sebagai instrumen penegakan keadilan bagi konsumen jasa keuangan.
Baca Juga:
Nilai Tukar Rupiah Jeblok Hampir Tembus Rp17.000, OJK Angkat Suara
Berdasarkan keterangan pers OJK yang disampaikan Selasa (20/1/2026), peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK.
Melalui POJK ini, OJK dapat mengajukan gugatan atas dasar hak gugat institusional, bukan sebagai gugatan perwakilan kelompok atau class action.
Kewenangan pengajuan gugatan tersebut digunakan apabila ditemukan perbuatan melawan hukum di sektor jasa keuangan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Baca Juga:
Skema Ponzi Rp7,4 Triliun! Ribuan Lender Dana Syariah Indonesia Terperangkap
Dalam pelaksanaan gugatan, konsumen tidak dibebankan biaya apa pun sejak proses perkara hingga putusan pengadilan dilaksanakan.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat tanpa hambatan finansial.
Penyusunan POJK Nomor 38 Tahun 2025 dilakukan OJK melalui koordinasi dengan Mahkamah Agung serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Koordinasi tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan gugatan selaras dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan.
Adapun ruang lingkup pengaturan dalam POJK ini mencakup kewenangan pengajuan gugatan untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Selain itu, peraturan ini juga mengatur tujuan gugatan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
POJK tersebut turut mengatur tata cara pelaksanaan gugatan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan atas gugatan pelindungan konsumen juga diatur secara rinci.
Di samping itu, POJK ini memuat kewajiban laporan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian dari akuntabilitas.
POJK Nomor 38 Tahun 2025 mulai berlaku efektif sejak Senin (22/12/2025).
Aturan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan nasional.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
