WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPR RI dan mantan Ketua MPR RI ke-15–periode 2019 - 2024–yang juga Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan penguatan ketahanan keamanan maritim di Selat Malaka merupakan agenda strategis untuk menjamin kedaulatan negara di bidang pertahanan, keamanan, dan ekonomi.
Disebutkan Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 60 ribu kapal melintas setiap tahun dan mengangkut sekitar seperempat perdagangan maritim dunia. Bagi Indonesia, Selat Malaka merupakan jalur utama distribusi energi, ekspor komoditas, serta lalu lintas logistik yang menopang stabilitas ekonomi nasiona.
Baca Juga:
Bamsoet Beri Kuliah Pascasarjana Unhan: Tegas, Pidato Presiden Prabowo di SU PBB Manifestasi Tekad Kedaulatan dan Peran Global Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika keamanan di Selat Malaka kembali menjadi sorotan. Tercatat terjadi peningkatan kasus perompakan dan perampokan laut sepanjang 2025 di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura. Meski sebagian besar berupa pencurian tanpa kekerasan berat, tren kenaikan insiden menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, patroli terpadu, dan pemanfaatan teknologi maritim yang lebih canggih. Situasi ini berdampak langsung terhadap biaya logistik, premi asuransi pelayaran, dan kepercayaan pelaku usaha.
Bamsoet (kelima dari kiri) berfoto dengan Pengurus Bidang Ketahanan Nasional & Mitigasi Risiko KADIN Indonesia, Jakarta Jumat (13/2/2026). [WAHANANEWS.CO / File Bamsoet]
“Keamanan laut berkorelasi langsung dengan daya saing ekonomi. Ketika jalur pelayaran aman, arus barang lancar, harga stabil, dan investor percaya. Sinergi antara negara dan dunia usaha menjadi kunci agar Selat Malaka tetap menjadi jalur perdagangan yang aman, efisien, dan menguntungkan bagi Indonesia,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Bidang Ketahanan Nasional & Mitigasi Risiko KADIN Indonesia di Jakarta, lepasan pers, Jumat (13/2/26).
Baca Juga:
Menyelaraskan kebijakan Institusi Negara dengan Visi-Misi Presiden
Pengurus Bidang Ketahanan Nasional & Mitigasi Risiko KADIN Indonesia hadir antara lain Wakil Ketua Umum Raldy Engelen Pattipeilohy; Ketua Komite Tetap Mitigasi Risiko dan Ketahanan Bisnis, Singgih Baskoro; Ketua Komite Tetap Stabilitas Sosial dan Harmony dunia usaha, Hiskia Pasaribu; Ketua Komite Tetap Kedaulatan Sumber Daya Strategis, Iwan Piliang; Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis, Laksamana Madya TNI AL (Purn) Desi Mamahit; serta Wakil Komite Tetap Harry Cumentas, Hemat, Mahendra, Siprianus Kandolia.
Mantan Ketua DPR RI ke-20–periode 2018 - 2019–dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, dunia usaha memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas keamanan di Selat Malaka. Sekitar 90 persen perdagangan internasional Indonesia berlangsung melalui jalur laut.
Komoditas strategis seperti batubara, sawit, produk perikanan, hingga manufaktur bergantung pada kelancaran pelayaran. Gangguan keamanan dapat memicu keterlambatan pengiriman, kenaikan ongkos angkut, hingga penurunan daya saing produk nasional di pasar global.
“KADIN Indonesia melihat keamanan maritim sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan rasa aman. Tanpa itu, biaya logistik membengkak dan daya saing melemah. Karena itu, KADIN siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan pelayaran dan meningkatkan standar keselamatan di pelabuhan serta jalur distribusi,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, peran KADIN dapat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan aparat keamanan. Termasuk, dukungan terhadap pengembangan teknologi pemantauan kapal, digitalisasi sistem logistik, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional seperti ISPS Code.
KADIN juga dapat menjadi jembatan dialog antara pelaku usaha pelayaran, industri asuransi, operator pelabuhan, dan regulator guna merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Kedaulatan maritim harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem bisnis maritim. Investasi di sektor galangan kapal, industri perawatan kapal, sistem navigasi, dan keamanan siber maritim perlu didorong. KADIN siap ambil bagian, selama ada arah kebijakan yang jelas dan konsisten,” pungkas Bamsoet.
[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]
