Menurut Kemenkeu, utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,91%.
Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,61 persen. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Baca Juga:
Setara Negara Maju, Pendapatan Per Kapita Jakarta Pusat US$50.000
"Per periode ini, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ ATM) di kisaran 8 tahun," tegas Kemenkeu.
Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya mencapai 2,95 persen menjadi 7,69 persen pada periode ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pernah memastikan bahwa rasio utang Indonesia paling rendah di antara negara G20 dan Asia Tenggara.
Baca Juga:
Kebut Elektrifikasi dan EBT, PLN Kantongi Pendanaan US$ 581,5 Juta dari Bank Dunia
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8/2023)
"Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% di Juli 2023. Sebagai perbandingan,rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1%, dan India 83,1%," paparnya.
Bahkan, defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal," terang Jokowi. Jokowi menyatakan defisit fiskal di India yang mencapai 9,6% PDB per tahun 2022, Jepang 7,8%,Tiongkok 7,5%, Amerika Serikat 5,5%, dan Malaysia 5,3%.
